Selasa , 18 Juni 2019
Home / Berita utama / Dirwan Mahmud Tidak Banding, Gubernur Segera Lantik Gusnan

Dirwan Mahmud Tidak Banding, Gubernur Segera Lantik Gusnan

BENGKULU – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi segera diangkat menjadi Bupati Bengkulu Selatan definitif. Setelah Bupati (Nonaktif) Dirwan Mahmud menyatakan tidak mengajukan Banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipidkor Bengkulu.  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Bahtiar mengatakan jika Dirwan tidak mengajukan Banding, maka putusan PN Tipidkor Bengkulu tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht.  Selanjutnya salinan putusan PN tersebut dalam waktu dekat akan sampai ke Gubernur Bengkulu. Gubernur lalu meneruskannya ke Kemendagri.

Berdasarkan salinan putusan PN yang sudah inkracht tersebut, lalu Mendagri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap Dirwan Mahmud dari jabatannya sebagai Bupati BS. “SK pemberhentian ini kemudian akan dikirimkan kembali ke daerah untuk ditindaklanjuti,” terang Bahtiar dihubungi RB tadi malam.

Setelah mendapat surat dari Kemendagri, DPRD Bengkulu Selatan menggelar paripurna mengumumkan pemberhentian Dirwan Mahmud. Kemudian agenda selanjutnya DPRD paripurna untuk pengusulan wakil bupati yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati BS, Gusnan Mulyadi diangkat menjadi bupati definitif. Kemudian juga pengusulan wakil bupati tersebut diberhentikan dari jabatannya untuk keperluan diangkat menjadi bupati.

Karena satu orang tidak boleh memegang jabatan rangkap sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Hasil rapat paripurna DPRD ini kemudian disampaikan ke Kemendagri untuk penerbitan SK pemberhentian Gusnan Mulyadi dari jabatan wakil bupati dan SK pengangkatannya sebagai bupati Bengkulu Selatan sampai akhir masa priode jabatannya.

“Ini SOP yang saya terangkan jika benar-benar sudah ada putusan inkracht. Biasanya salinan putusan inkracht itu juga tidak akan lama tiba ke gubernur,” terangnya

Setelah terbit SK Pelantikan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, maka kemudian Gusnan akan dilantik. Pelantikan menurut pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bupati dilantik oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di pusat. Pelantikan dilakukan di pusat ibukota provinsi, yakni Kota Bengkulu. Jika gubernur berhalangan melantik, karena Bengkulu belum memiliki wakil gubernur, maka pelantikan akan diambil alih langsung oleh Menteri Dalam Negeri. “Di undang-undang itu gubernur yang melantik sebagai wakil pemerintah pusat,” ujarnya.

Berapa lama proses hingga sampai ke pelantikan Gusnan sebagai bupati definitif tersebut? Bahtiar mengatakan tergantung dari proses yang berlangsung di DPRD Bengkulu Selatan melakukan tiga agenda paripurna itu. “Kalau cepat prosesnya bisa cepat juga,” tutupnya.

Senada disampaikan Asisten I Pemprov, Drs. Hamka Sabri, M.Si. Menurutnya Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Mersyah, MMA baru bisa melantik Gusnan menjadi Bupati BS definitif setelah menerima SK mengangkatan dari Kemendagri. “Serta surat perintah pelantikan dari Kemendagri untuk gubernur,” kata Hamka Sabri.

Untuk pengisian kursi wakil wabup nantinya, menurut Hamka sudah diatur peraturan perundang-undangan. “Partai pengusung nanti mengusulkan dua nama kepada bupati,” terang Hamka.

Sementara itu, Gusnan Mulyadi belum bisa berkomentar banyak terkait rencana pelantikannya sebagai bupati BS definitif. “Untuk persiapan pelantikan saya belum bisa berkomentar,” kata Gusnan.

Tidak Banding

Kepastian Dirwan tidak banding disampaikan Syaiful Anwar, SH selaku penasihat hukum (PH) Dirwan kepada RB kemarin (31/1). “Ya, tidak jadi banding. Takut vonis di PT lebih berat,” ujar Syaiful.

Namun, kata Syaiful bukan berarti kliennya mengaku bersalah dengan menerima putusan majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri. Bagaimanapun sikap yang diambil, kata Syaiful kliennya tetap merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Dia juga menilai putusan yang dijatuhi majelis hakim PN sangatlah berat.

“Putusan hakim PN itu sangat berat sebenarnya. Berat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Tapi klien saya lebih memilih tidak banding yam au bagaimana lagi,” kata Syaiful sembari mengatakan bahwa 2 terdakwa lainnya yakni Hendrati (istri Dirwan) dan Nursilawati (keponakan Dirwan) juga tidak banding.

Sama dengan pihak jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga menerima putusan tersebut setelah melakukan pikir-pikir.

Untuk diketahui, Dirwan Mahmud telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Ini terkait suap korupsi fee proyek. Ia terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan istrinya Hendrati dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terdakwa Nursilawati dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.(del/tek/tew)

Berita Lainnya

Manajemen Bola Porwil Seleksi Pemain

BENGKULU – Pembentukan sepakbola Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Bengkulu, sempat banyak dipercanyakan mantan para pemain ...

error: Content is protected !!