Minggu , 18 Agustus 2019
Home / Metropolis / Setop Pembangunan PLTU Teluk Sepang

Setop Pembangunan PLTU Teluk Sepang

AUDIENSI: Masyarakat Teluk Sepang sampaikan keluhan dan data terkait dengan dugaan pelanggaran pembangunan PLTU Teluk Sepang.

BENGKULU – Perwakilan warga Teluk Sepang dan tim advokasi untuk Energi Bersih Bengkulu kembali menyatakan penolakan terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Bahkan mereka mendesak supaya pemerintah Provinsi Bengkulu mencabut izin lingkungan nomor 503/14.b/12/KP2T/2016 pembangunan PLTU tersebut.

Karena terindikasi diterbitkan tanpa melalui izin yang benar. Kemudian meminta pemerintah untuk memfasilitasi warga Teluk Sepang untuk mendapatkan ganti rugi tanaman tumbuh belasan petani yang dirusak untuk tapak PLTU batu bara Teluk Sepang tersebut.

Desakan ini disampaikan mereka saat audiensi dengan Pemda Provinsi Bengkulu Kamis (31/1) kemarin. Kedatangan warga Teluk Sepang dan tim advokasi untuk energi bersih Bengkulu ini ditemui oleh Asisten II Yuliswani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Prambudi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tim penilai Amdal dan juga Karo Ekonomi dan Pembangunan Ansori Tawakal.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Rafflesia. Bukan hanya itu saja, dalam pertemuan tersebut warga di sana juga mengeluhkan kalau tenaga kerja lokal di sana kerap diperlakukan semena-mena oleh tenaga kerja asing. Bahkan ada warga yang histeris meminta supaya PLTU itu dihentikan. Karena mereka menganggap tidak manusiawi. Hak-hak warga seolah dirampas tanaman tumbuh mereka ditumbangkan.

Tim advokasi untuk energi bersih Bengkulu, Sony Taurus mengatakan, temuan mereka ada beberapa point penting dalam proses pembangunan tersebut. Pertama adalah ketidak sesuaian narasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PLTU baru bara Teluk Sepang dengan kapasitas 2×200 megawatt (Mw) tersebut.

“Yang pertama ketidak sesuaian narasi Amdal dengan fakta lapangan, fakta dampak lingkungan yang tidak dinarasikan dalam dokumen Amdal serta indikasi pelangggaran yang dilakukan PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB),” terangnya

Adapun temuan tersebut diantaranya adalah proses pergantian tanaman tumbuh warga yang tanahnya terpakai untuk lokasi pembangunan PLTU itu tidak sesuai dengan Pergub nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanaman Tumbuh, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dijelaskan bahwa ganti rugi tanaman tumbuh, semisal sawit yang sudah produktif dihargai Rp 750 ribu per batang. Namun kenyataannya hanya dihargai Rp 150 ribu. “Penumbangan tanaman tumbuh ini dilakukan malam hari oleh mereka. Sehingga mau tidak mau masyarakat menerima ganti rugi tersebut dengan nilai yang tidak layak,” terangnya.

Kemudian kedua warga Teluk Sepang dinyatakan 92 persen setuju atas pembangunan PLTU itu dan 8 persen ragu-ragu. Menetapkan 92 persen tersebut tidak dilengkapi dengan rincian dan metedologi yang jelas. Sementara awal sosialisasi proyek, telah terjadi penolakan yang dibuktikan adanya 429 tandatangan penolakan proyek PLTU batu bara dari warga Kelurahan Teluk Sepang.

Pernyataan penolakan tersebut disampaikan ke Gubernur Bnegkulu dan ditembuskan ke Presiden, 24 Juni 2016 lalu. “Penolakan terhadap proyek ini juga disampaikan saat sosialisasi Amdal di shelter Kelurahan Teluk Sepang. Puncak penolakan itu dilakukan warga saat peletakkan batu pertama pembangunan oleh Gubernur Ridwan Mukti 25 Oktober 2016 lalu oleh warga dengan cara memblokir jalan,” paparnya.

Selain itu mereka menyoroti tenaga kerja yang bekerja pada proyek pembangunan PLTU tersebut. Dari data yang mereka dapatkan hanya 25 warga Teluk Sepang yang bekerja di sana. Sedangkan dalam dokumen Amdal menyebutkan 590 orang pekerja merupakan warga lokal. Temuan mereka adalah tenaga kerja asing dari China dengan jumlah 271 orang. Sedangkan dari data Imgirasi menyebutkan TKA di sana 270 orang.

“Akibat proyek itu juga saat ini debu dampak dari mobilisasi material meresahkan warga. Kemudian akibat lalu lalang truk pengangkut material membuat jalan rusak,” terangnya.

Kemudian posisi pembangunan PLTU itu terindikasi melanggar Perda RTRW Kota dan Provinsi. Dalam RT RW Provinsi Bengkulu pembangunan PLTU batu bara itu bisa dibangun di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Ini tercantum dalam Perda nomor 02 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2023 pasal 23 ayat 1 huruf (d). Bahwa pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi pembangkit listrik tenaga uap di Napal Putih.

“Kami meminta supaya dokumen Amdalnya dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukan ganti rugi tanaman tumbuh,” katanya diamini warga yang lainnya.

Dalam pertemuan itu juga warga mendesak supaya Pemprov Bengkulu lekas bersikap. Jika tidak nanti akan timbul konflik horizontal di sana. Sebab jelas warga Teluk Sepang akan kehilangan pekerjaan. “Kami ini  tidak takut mati bu. Yang kami takutkan itu hanya satu, yakni takut kelaparan,” kata salah satu warga.

Menyikapi desakan masyarakat ini, Asisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Yuliswani mengatakan akan mengkaji dan meneliti apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut melalui OPD teknis. Bahwa tahapan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengeluarkan izin PLTU itu sudah sesuai. “Nanti akan dikaji lagi oleh tim teknis. Baik itu masalah Amdalnya dan lainnya,” katanya.

Terkait dengan ganti rugi tanaman tumbuh ini juga, Pemprov sudah mendapatkan data yang diberikan masyarakat. Dari data ini akan dicrosscheck dan akan difasilitasi pada Pelindo II terhadap kebenaran apa yang disampaikan ke masyarakat. “Kita akan koordinasi dengan Pelindo, paling lama 2 minggu kedepan kita sudah tahu jawabannya,” terangnya.(del)

Berita Lainnya

Dhol Gagal Masuk Warisan Budaya Nasional

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya mendorong jumlah karya seni dan budaya ditetapkan sebagai ...

error: Content is protected !!