Rabu , 24 April 2019
Home / Pemilu / Cegah Naiknya Golput

Cegah Naiknya Golput

JAKARTA – Ancaman golput masih belum bisa lepas dari penyelenggaraan pemilu pascareformasi. Sejak Pemilu 1999, kecenderungan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya cenderung meningkat. Khususnya, pada tiga edisi pilpres terakhir. KPU dan parpol dituntut bekerja lebih keras untuk  menurunkan tingkat golput pada pemilu tahun ini.

Tuntutan itu disuarakan dalam diskusi yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil di Jakarta Selatan kemarin (3/2). Itu setelah muncul kelompok yang memprotes kegaduhan pilpres dengan mengajak masyarakat untuk golput. “Pemilu itu bukan hanya pilpres. Kita ada lima surat suara yang berbeda,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini.

Selama ini, tingkat partisipasi pemilu memang berbeda, bahkan berbanding terbalik antara pilpres dan pileg. Saat masih terpisah, tingkat partisipasi pileg selalu lebih tinggi dari pilpres. Selain itu tren partisipasi pemilih pada pileg selalu meningkat kecuali 2009. Sementara, partisipasi pemilih pada pilpres konsisten turun.

Tahun ini, pileg dan pilpres dilangsungkan bersamaan. Persoalannya, ruang publik terlanjur didominasi oleh kegaduhan pilpres, alih-alih semaraknya pileg. “Maka harus dilakukan cara-cara supaya bukan golputnya yang naik  seperti pilpres, melainkan golputnya turun seperti pileg,” lanjut perempuan asal Palembang itu.

Bila dominasi pilpres itu berlanjut, bisa berbahaya karena golput berpotensi meningkat. Misalnya, orang memutuskan golput karena menganggap pilpres tidak sesuai harapan. Padahal, masih ada empat surat suara lain yang juga perlu mendapatkan perhatian. Bila pemilih memutuskan golput karena alasan pilpres, maka pileg juga akan terdampak.

Menurut Titi, sudah saatnya ada strategi untuk mencegah potensi golput tersebut. ’’Partai politik peserta pemilu, caleg, itu harus bekerja maksimal mengajak pemilih untuk datang ke TPS,’’ tuturnya.

Apalagi, rincinya, pada pileg kali ini ada hampir 300 ribu caleg baik DPR, DPD, maupun DPRD.

Seharusnya, jumlah caleg yang besar mampu lebih mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Mengingat, setiap caleg tentu tidak maju dengan tangan kosong. Mereka pasti punya modal berupa basis pemilih di dapilnya masing-masing. Anggap saja setiap caleg punya basis pemilih rata-rata 600 orang yang berbeda. Maka tingkat partisipasi pemilih bisa dipastikan lebih dari 75 persen bila semua menggunakan hak pilihnya.

Sosialisasi paling mendasar adalah mengedukasi pemilih bahwa Pemilu 2019 bukan hanya pilpres. Ada empat surat suara pileg yang akan menentukan siapa wakil rakyat yang bakal duduk di parlemen. Tentunya, setiap caleg juga punya kepentingan agar mereka terpilih dan duduk di kursi parlemen.

Di sisi lain, Titi menyebut KPU masih kurang dalam hal sosialisasi. Khususnya, sosialisasi bahwa pada 17 April mendatang masyarakat akan mencoblos lima surat suara. Selama ini, yang tampak menonjol di publik adalah pemilu berlangsung 17 April. Sementara, ruang publik terlanjur diisi dengan keriuhan pilpres.(byu)

 

Tingkat Golput Pemilu dan Pilkada

 

Tahun                   Jenis Pemilihan              Persentase Golput (%)

1999           Pemilu Legislatif            7,06

2004           Pemilu Legislatif            15,93

2004            Pemilu Presiden (1)        20,24

2004            Pemilu Presiden (2)        22,56

2009            Pemilu Legislatif             29,01

2009            Pemilu Presiden              27,43

2014            Pemilu Legislatif             24,89

2014            Pemilu Presiden              31

2015            Pilkada Serentak            30

2017            Pilkada Serentak            25

2018            Pilkada Serentak            26

 

Sumber: Perludem, KPU, diolah

Berita Lainnya

Pleno PPK Bisa Diperpanjang

ARGA MAKMUR – Jadwal tahap pertama pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat PPK terakhir ...

error: Content is protected !!