Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Breaking News / Kontrak Diperpanjang, Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Tetap Tak Selesai

Kontrak Diperpanjang, Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Tetap Tak Selesai

BENGKULU – Proyek pembangunan Gedung Bulu Tangkis Rp 3,375 miliar masuk dalam salah satu proyek yang tak selesai tahun 2018. Namun istimewanya, PT Nindya Citra Hutama (NCH) yang mengerjakan paket ini tidak diputuskan kontraknya. Saat proyek ini tidak selesai dikerjakan hingga batas akhir sesuai waktu dalam perjanjian kerja, perusahaan ini mendapatkan perpanjangan kontrak atau adendum. Informasi yang digali, perpanjangan kontrak pekerjaan ini hingga 31 Januari 2019 lalu atau selama 50 hari.

Perpanjangan kontrak sendiri mengabaikan surat edaran Sekda Provinsi Bengkulu, yang memerintahkan seluruh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk tidak memperpanjang kontrak proyek yang tidak selesai.  Dengan surat edaran sekda ini, sehingga banyak proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang diputus kontraknya alias tidak diperpanjang. Yang membuat banyak rekanan yang mengerjakan Proyek Dinas PUPR menjerit. Sebab ancaman blakclist pada perusahaan mereka terus membayangi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Perlindungan Pelaku Pengadaan, dan Pencantuman Daftar Hitam, serta Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 tahun 2014, tentang Daftar Hitam. Dalam dua aturan itu menjelaskan, salah satu penyebab perusahaan dimasukkan dalam  daftar hitam karena wanprestasi. Yakni tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu dalam kontrak.

Namun, walaupun sudah diberikan perpanjangan waktu 50 hari, pelaksana tetap saja tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga akhirnya tidak dilakukan kembali perpanjangan yang kedua.

Saat RB berkunjung ke lokasi gedung Bulu Tangkis di kawasan Sport Center tersebut tidak ada lagi aktivitas pekerja di sana. Akses masuk ke proyek itu ditutup dengan pagar seng. Dari tiga teras yang ada, hanya satu teras yang sudah dipasang keramik lantainya. Sedangkan dua teras lainnya, yakni teras samping dan teras belakang belum. Termasuk juga lantai dalam kantor juga belum selesai dikeramik. Bagian atap juga belum dipasang plafonnya, sehingga masih terlihat kerangka bajanya.

Kemudian plesteran siring juga ada beberapa titik yang tidak rapi. Seperti masih terlihat batu batanya. Ataupun sudut yang tidak simestris. Pagar pemisah antara penonton dengan lapangan juga belum dibangun. Termasuk juga bagian yang akan dijadikan lapangan bulu tangkis itu juga belum disetting dan dilantai selayaknya lapangan bulu tangkis.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Bengkulu Meri Sasdi Jantan, mengatakan memang benar ada surat edaran dari sekda untuk tidak memperpanjang paket proyek yang tidak selesai dikerjakan. Seluruhnya harus diputus kontrak. Namun sebagai pengguna anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga dia memilih untuk memberikan waktu perpanjangan pada rekanan. Sebab jika tidak diperpanjang, maka proyek gedung bulu tangkis tersebut tidak akan selesai, alias gagal. “Karena ini urget dibutuhkan, sehingga membeikan sedikit lagi waktu pada rekanan untuk merampungkannya,” terangnya.

Dia menjelaskan, bukan karena ada pengecualian terhadap PT NCH dari surat edaran sekda tersebut. Karena pertimbangannya, proyek itu progressnya sudah baik. Saat melakukan perpanjangan, bahkan pekerjaannya sudah lebih dari 80 persen. Selain itu juga sesuai aturan, perpanjangan kontrak proyek ini boleh dilakukan. Karena itu merupakan haknya pemborong. “Kalau undang-undang itukan lebih tinggi dari edaran. Kita sudah koordinasi kemarin saat perpanjangan kontrak, dengan TP4D juga,” terangnya.

Perpanjangan waktu pekerjaan itu dilakukan selama 50 hari dan lewati tahun anggaran. Namun masih belum selesai semuanya. Di dalam itu yang melintas keliling juga belum. Rencananya pekerjaan yang belum selesai itu akan dianggarkan kembali di APBD Perubahan 2019. Sebab proyek ini untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se Sumatera yang akan digelar November tahun ini. “Kalau denda akibat perpanjangan kontrak itu, sudah dibayarkan oleh perusahaan itu. Karena ini wajib. Tinggal berapa persen saja yang belum selesai,” katanya.

Bukan hanya gedung bulu tangkis saja, beberapa venue yang lainnya, seperti sepak takrah saat ini baru hanya gedung saja. Untuk nett dan lantai keramiknya juga belum. Sama seperti di bulu tangkis, lantai keramik pinggir dan juga pagar keliling juga belum. “Saya rasa ini nanti PL saja, sebab Rp 100 juta ini sudah selesai,” katanya.

Merisasdi mengatakan, APBD Perubahan 2019 akan dipercepat, Juni –Juli akan dibahas. Agustus selesai, kemudian September sudah bisa digunakan anggarannya sehingga Oktober bisa dikerjakan. Dalam waktu sebulan itu sudah selesai. “Pertandingan Porwil ini bukan hanya terpusat di Kota, di daerah juga akan menjadi tempat pertandingan. Seperti Voli di Kepahiang, Arung jeram di Bengkulu Selatan,” terangnya.

Informasi dihimpun proyek pembangunan gedung bulu tangkis ini banyak peminat. Bahkan ada 27 perusahaan yang ikut menawar. Namu dari 27 perusahaan itu hanya 2 perusahaan yang memasukkan berkas penawaran. Yakni PT Tepian Musi Sejahtera dengan harga penawaran Rp 3.206.027.797,13 dengan harga terkoreksi RP 3.206.027.797.13 kemudian PT NCH dengan harga penawaran Rp.3.339.933.882,59. Dengan harga terkoreski Rp 3.339.933.882,59. Dalam hasil evaluasi PT Tepian Musi Sejahtera dinyatakan gugur evaluasi. Karena tidak melampirkan jenis, kapasitas dan jumlah peralatan. Kemudian tidak melampirkan daftar personil inti sebagaiman dipersyaratkan pada dokumen pengadaan Bab III IKP ayat 15 (4).

Salah seorang rekanan pengerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018, Rz pada RB mengatakan ini sangat tidak adil. Sebab banyak rekan-rekan mereka di Dinas PUTR harus merasakan pahitnya pemutusan kontrak. Karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun rekanan di Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mudah mendapatkan perpanjangan kontrak. “Padahal saat waktu pekerjaan kami hampir habis, kita surati tertulis dinas PUTR minta perpanjangan kontrak. Namun mereka tidak berikan karena adanya surat edaran dari sekda itu,” terangnya.

Harusnya kebijakan provinsi itu berlaku menyeluruh. “Memang perpanjangan itu hak kami para rekanan. Ini diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Kalau Pemda provinsi memutuskan tidak ada perpanjangan waktu pekerjaan harusnya berlaku menyeluruh,” katanya.(del)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!