Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Metropolis / Potensi Proyek Tak Tuntas Masih Tinggi

Potensi Proyek Tak Tuntas Masih Tinggi

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai mengawali pembangunan tahun 2019. Ini dibuktikan dengan masuknya 11 paket konsultasi atau penyusunan DED yang dilelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).  Namun ancaman proyek tahun 2019 bakal banyak yang putus kontrak lantaran tak selesai dikerjakan hingga batas waktu pelaksaan, sangat tinggi.

Indikasinya, dalam proses lelang, rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyeknya tahun 2018 lalu, terindikasi masih bisa ikut. Saat ini UKPBJ belum menerima satu nama perusahaanpun yang dinyatakan blacklist lantaran mengalami wanprestasi di tahun anggaran 2018 lalu. Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) juga baru hanya menerima 1 perusahaan rekanan Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2018, yang dinyatakan diblacklist.

Kepala UKPBJ Provinsi Bengkulu, Mursalun Lubis mengatakan, sampai kemarin mereka belum menerima surat atau daftar perusahaan yang diblacklist akibat tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. “Ya sampai saat ini kita belum menerima surat dari pengguna anggaran (PA) di setiap OPD daftar perusahaan yang diblacklist karena alasan proyek yang mereka kerjakan tahun 2018 diputus kontraknya,” terang Mursalun Lubis saat dikonfirmasi.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu mengatakan untuk perusahaan yang bisa ikut menawar lelang proyek ini disesuaikan dengan aturan. Perusahaan yang mengerjakan proyek tahun 2018 dan tidak diputus kontraknya boleh saja ikut menawar. “Ikut saja aturan, mana yang boleh ikut dan yang tidak boleh,” kata Yuliswani.

Sebelumnya LPJK juga khawatir perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tahun 2018, ini kembali mendapatkan proyek. Sebab hingga kemarin mereka hanya baru menerima satu perusahaan saja untuk diblacklist. Sedangkan tahun 2018 banyak sekali perusahaan yang diputus kontraknya lantaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang tertera dalam kontrak.

Yuliswani mengatakan, dengan mengikuti aturan itu maka pelelangan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Mereka yang sudah 100 persen pekerjaannya tahun 2018 itu boleh ikut tender,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu. Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA sebelumnya pernah mengatakan perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya akan diblacklist. Dijelaskan oleh Yuliswani, yang dimaksud Gubernur tersebut adalah melakukan blacklist perusahaan berdasarkan rekomendasi dari penggunaan anggaran (PA) dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sehingga yang lebih tahu mana perusahaan yang bagus atau tidak itu mereka, sebagai pengguna. “Ya jadi tanya ke KPAnya,” terangnya. Terkait dengan sudah dibukanya lelang 11 proyek, Yuliswani yakin UKPBJ sudah diberikan catatan khusus oleh PA/KPA terkait dengan perusahaan. Pelelangan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Ikuti saja peraturan yang berlaku,” terangnya.

Terpisah, Ketua LPJK Provinsi Bengkulu, Ir. M. Rochman, MH Rochman juga mempertanyakan mengapa baru satu perusahaan yang mengerjakan paket proyek tahun 2018 yang masuk daftar blacklist. Sebab informasi yang didengarnya, banyak perusahaan yang tidak mampu  menyelesaikan proyek hingga tutup tahun 2018. Sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak. Baik itu di Bidang Bina Marga maupun di Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Provinsi Bengkulu.

“Idealnya semua pekerjaan yang diputus kontrak kemarin, perusahaannya harus diusulkan untuk diblacklist oleh masing-masing bidang itu ke LPJK,” terangnya.

Jika tidak diblacklist maka perusahaan tersebut tetap bisa ikut tender proyek tahun 2019 ini. Khawatirnya, kejadian serupa atau oneprestasi karena tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak kembali terulang. “Harus diblacklist tanpa ada pandang bulu. Dalam artian harus adil, semua yang oneprestasi harus diblacklist,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, untuk tidak terjadi lagi putus kontrak dalam jumlah yang banyak, mereka akan segera mengajukan hearing dengan Pemda Provinsi Bengkulu. Meminta dilakukan percepatan pembangunan. Dengan melakukan lelang proyek lebih awal. Sehingga pekerjaan proyek di awal tahun ini risiko gagalnya menjadi lebih kecil.

“Juga melibatkan 11 organisasi jasa konstruksi di Provinsi Bengkulu. Supaya pembangunan berjalan lancar dan tidak ada lagi yang putus kontrak,” terangnya.(del)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!