Minggu , 24 Maret 2019
Home / Daerah / Curup Pos / PPK dan PPS Dimintai Keterangan Via Kuisioner

PPK dan PPS Dimintai Keterangan Via Kuisioner

CURUP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) sangat menyayangkan langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten RL melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) yang melakukan interogasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Interogasi tersebut melalui penyampaian kuisioner secera serentak kepada PPK dan PPS.

Diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten RL Ujang Maman kepada RB kemarin, mereka sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi ini dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan mereka. Karena secara hirarki PPK dan PPS berada di bawah mereka. Sehingga ini dinilai sangatlan tidak bijak dan tidak selayaknya dilakukan.

Dijelaskan Ujang Maman, interogasi dilakukan menggunakan kuisioner  berbentuk surat pernyataan dan untuk surat pernyataan yang dikirim kepada PPK langsung dibubuhi materai Rp 6.000. Sehingga tindakan ini dinilai dilakukan dengan terstruktur dan masif hanya dalam waktu 1×24 jam, bahkan ada yang yang didatangi malam hari.

Kuisioner, lanjut Ujang, terkait titik pemasangan APK yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Sesuai dengan tingkatan dan itu memang tertuang dalam SK KPU 1096. Padahal hal ini sudah dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan tingkatan. Bahkan disaat PPK dan PPS melaksanakan koordinasi diketahui dan dihadiri oleh jajaran Bawaslu dimasing-masing tingkatan.

‘’Jadi untuk apa memberikan kuisioner dan meminta pernyataan lagi kepada PPK dan PPS terkait hal tersebut. Karena mereka (Bawaslu dan jajarannya, red) sudah dapat copynya kok. Bahkan kita punya BA (beria acara, red) tentang hasil koordinasi PPK dengan camat, PPS dengan kades/lurah dan penetapan titik lokasi APK dari seluruh Desa/kelurahan Sekabupaten Rejang Lebong,’’ lanjut Ujang.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten RL Yuli Maria, SH yang dikonfirmasi RB mengakui hal tersebut. Namun mereka mengatakan, tidak ada yang salah dari yang mereka laksanakan. Karena Panwascam memang mempunyai kewenangan untuk memintai keterangan dan melakukan investigasi, baik terhadap PPK maupun PPS dan tanpa harus berkoordinasi dengan KPU. ‘’Itu sah-sah saja. Panwascam menanyai PPK dan PKD menanyai PPS,’’ ucap Yuli Maria.

Langkah yang dilakukan, kata Yuli Maria, adalah sebuah langkah pengawasan. Dan jika diperlukan pendalaman, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan. Meminta bahan keterangan atau melakukan investigasi bisa memanggil langsung atau mendatangi langsung, baik dengan pertanyaan terstruktur secara langsung maupun dengan pola kuisioner.

‘’Jadi ya boleh (kuisioner, red). Karena mereka meminta keterangan merupakan tugas dan kewenangan kami, termasuk panwascam dan PKD atau sesuai tingkatan pengawasan. Mungkin yang terkesan jadi ramai, karena melakukannya (meminta keterangan, red) serentak. Karena kami juga untuk menelusuri sesuai ada batasan waktu. Kalau dilakukan satu persatu, jelas tidak keburu. Makanya dilakukan secara serentak dan Panwascam serrta PKD yang langsung mendatangi, bukan memanggil. Jadi sekali lagi ini sah dan memang menjadi kewenangan kita,’’ imbuh Yuli Mari.(dtk)

Berita Lainnya

Penderita Tumor Ganas Butuh Bantuan

CURUP UTARA – Azkha Muhamad Alfajri (4) anak pasangan Supriyanto (32) dan Fitria Junita (30) ...