Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Breaking News / Tandon Air DKP, Proyek Gagal di Eks Lokalisasi

Tandon Air DKP, Proyek Gagal di Eks Lokalisasi

Pembangunan proyek tandon air oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2017 bermasalah. Rekanan PT WP tidak mampu menyelesaikan pembangunan proyek tersebut. Walaupun mereka sudah mengambil uang muka Rp 103 juta dari total anggaran Rp 345,79 juta untuk menyokong modal membangun tandon air di eks lokalisasi tersebut. Berikut laporan khusus minggu ini.

SAAT ini kondisi asset milik Pemda Provinsi yang dibangun dengan kontrak perjanjian 602.1/SPK/1982/APBD/2017 tersebut sangat memprihatinkan.  Aset tersebut terbengkalai lantaran tidak diperhatikan. Apalagi tandon air ini tidak bisa digunakan sama sekali. Karena kondisi fisik bangunannya baru 35 persen. RB berkunjung langsung ke lokasi pembangunan tandon air di RT 8 eks Lokalisasi Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tersebut.

Tandon air ini dibangun di ujung komplek pemukiman eks lokalisasi tersebut. Besi-besi coran tandon air ini terlihat terjuntai dan berkarat. Selain itu juga dinding yang terbuat dari batako ini belum selesai. Satu sudut dinding yang sudah terlihat lebih tinggi dari sudut yang lainnya juga terlihat tidak sempurna dibangun. Karena terlihat miring atau melengkung.

Satu sudut lagi terlihat dindingnya belum seberapa dikerjakan. Di dalam tandon air yang digali informasinya dengan kedalaman 5 meter itu sudah tergenang oleh air yang bewarna agak kekuning-kuningan.

Proyek ini ditenggarai dipaksakan dari  awal. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar area pembangunan tandon itu, mengatakan setelah tidak selesai dikerjakan tahun 2017 lalu, pembangunan tidak dilanjutkan lagi sampai sekarang. Sehingga bangunan yang belum rampung itu terlihat terbengkalai. Dia juga sudah memprediksi dari awal kalau akan ada kesulitan dalam membangun tandon itu. “Ya belum ada lagi dibangun,” kata warga yang mengaku ikut menjadi pekerja saat proyek itu berjalan.

Dia menjelaskan, banyak kendala yang dialami oleh rekanan saat mengerjakan proyek itu. Lokasi bak penampungan itu seingatnya digali sedalam 5 meter. Yang kemudian membuat banyak mata air bercampur pasir terbuka dan menggenangi lantai proyek.

Nah ini lah yang menjadi awal masalahnya, karena saat itu sudah untuk membuat dasaran tandon itu. Selain itu juga mau memasang mall bangunan menjadi sulit. Sebab selalu miring saat diterjang mata air berpasir itu. “Sudah ditegakkan untuk dicor. Namun tetap saja, roboh. Diterjang air dan pasi. Kemudian dipaksakan akhirnya miring lagi mal tripleknya,” ceritanya.

Dia sendiri saat itu bertugas menguras air yang ada di kolam tandon tersebut. Karena banyaknya mata air, sulit akhirnya melakukan pengurasan. Karena pagi harinya pekerja mau bekerja, maka pengurasan dilakukan sejak sore hari. Hingga pukul 08.00 WIB air belum bisa dikuras seluruhnya. Ditambah lagi sudah dipasang pipa-pipa berukuran besar dari tandon tersebut menuju ke bibir ombak. Sehingga saat pasang air dalam  tandon menjadi bermasalah.

“Kalau ini mau dilanjutkan pembangunannyan, jangan dilanjutkan di lokasi itu. Digeser saja 40 meter kearah sana (menunjukkan sebuah pohon besar). Jangan juga menggunakan sistem pasang surut air laut untuk mengisi air nya. Karena pipa-pipa yang dipasangkan ke laut itu tidak mungkin bertahan lama. Dia akan rusak dihempas kayu besar atau apapun yang dibawa oleh air laut,” terangnya.

Sementara itu saat ini proyek tandon air ini dilirik oleh unit Tipidkor Satreskrim Polres Bengkulu. Bahkan informasinya sudah beberapa orang yang mengetahui pembangunan ini yang sudah dimintai klarifikasi oleh penyidik.

Rusaknya aset tandon air senilai Rp 103.738.000 (kondisi fisik baru 35 persen), harus diusut. Pengamat Hukum Pidana Universitas Bengkulu Prof. Dr. Herlambang, SH, MH mengatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu harus menjelaskan terkait hasil studi kelayakan sebelum membangun tandon air tersebut, termasuk perencanaan pembangunannya. Sehingga bisa diketahui penyebab aset tandon air itu bisa rusak. “DKP harus ditanya studi kelayakannya, kemudian perencanaannya,” kata Herlambang.

Kemampuan kontraktor serta kendala saat dia membangun tandon air ini juga harus diurai. Kalau tidak mampu namun tetap ditunjuk, ini penyebab proyek sering gagal. Sehingga tinggal ditanya mengapa tetap menunjuk kontraktor tersebut membangun tandon air, padahal dia tidak punya kemampuan membangunnya. “Penyalahgunaan kewenangan ada dua, satu melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan,” katanya.

Dengan terbengkalainya aset tandon air ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman mengingatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu asal tidak main hapus asset tandon air yang terbengkalai itu. Walaupun bangunan itu hanya senilai Rp 103.738.000, ini tetap uang rakyat. Sebelum memutuskan untuk dihapus, harus dilakukan pemeriksaan apa penyebab gagalnya pembangunan tandon air di Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Bengkulu tersebut.

Apakah salah perencanaan atau salah rekanan yang mengerjakan, atau bahkan salah kedua-duanya. Jika terjadi kesalahan akibat kesengajaan seperti kelalaian rekanan, harus ada sanksi yang diberikan. “Periksa dulu oleh inspektorat kalau kelalaian kontraktor atau gagal perencanaan, kita kaji dulu. Kalau kelalian apa penyebabnya,” kata Helmi Paman.

Dia menjelaskan, Pemprov Bengkulu harus membentuk tim untuk menindaklanjuti permasalahan itu. Kemudian memeriksa mengapa terjadi kerusakan terhadap asset tersebut. Apakah karena factor bencana alam. Kalau factor bencana ini masih bisa ditolerir. “Kalau kelalaian kontraktor atau gagal perencanaan, inipaling tidak ada proses. Prenencanaan gagal penyebabnya apa, paling tidak ada  sanksi yang diberikan,” katanya.

Sementara itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sudah mendapatkan hasil kajian teknis terhadap kondisi bangunan itu sekarang. Dengan menunjuk salah satu perguruan tinggi, kajian teknis itu menyimpulkan kalau pembangunan tidak bisa dilanjutkan lagi, karena faktor alam. Tandon air dengan kondisi fisik 35 persen tersebut rusak karena terendam air laut selama setahun belakangan. Salah satu cara yang diusul adalah adalah penghapusan asset tandon air tersebut dari daftar asset milik Pemda Provinsi Bengkulu. “Kalau bicara rugi ya rugi. Sesuai administrasi kita ikuti aturan yang ada,” kata Plt.  Kepala DKP Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, tahun 2018 lalu tidak memungkinkan untuk pengalokasian penambahan anggaran pembangunan tandon air tersebut. Karena perjalanan waktu pengerjaan proyek itu diputus kontrak diakhir tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 anggaran memang sangat terbatas. “Tandon air itu system pengisian airnya dengan ombak. Kalau ombak pasang, maka tandon akan terisi air. Jadi bukan karena system pemopaan. Karena belum selesai dikerjakan, dan sering terendam air laut akhirnya rusak,” katanya.(del)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!