Kamis , 21 Februari 2019
Home / Metropolis / Dilema Blacklist Perusahaan

Dilema Blacklist Perusahaan

BENGKULU –Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Bengkulu terkesan menghadapi dilema untuk memberikan blacklist terhadap perusahaan yang mengalami wanprestasi tahun anggaran 2018 lalu.  Sebab, kesalahan sehingga terjadinya pemutusan kontrak itu bukan berasal dari rekanan saja. Tetapi juga dari Pemprov sendiri.

Lantaran banyak proyek yang telat dilelang atau dilelang dipenghujung tahun anggaran. Akibatnya banyak proyek dikerjakan pada saat musim penghujan, mulai September-Desember. Dampaknya perusahaan kesulitan menyelesaikan paket proyek tersebut.

Angota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman mengatakan Pemprov Bengkulu tidak boleh asal mengeluarkan daftar blacklist dengan banyaknya proyek yang diputus kontrak tahun 2018 lalu. Harus dikaji secara matang apa penyebab perusahaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan kontrak. “Harus dilakukan pengkajian KPA tidak boleh asal memutuskan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan blacklist ini,” terangnya.

Pengaturan blacklist atau daftar hitam perusahaan ini sangat kuat. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Perlindungan Pelaku Pengadaan, dan Pencantuman Daftar Hitam, serta Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 tahun 2014, tentang Daftar Hitam.

Dalam artian jika pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak mengeluarkan blacklist terhadap perusahaan yang wanprestasi dianggap salah karena melanggar aturan itu. Tetapi jika mengeluarkan blacklist tidak boleh sembarangan harus dikaji. Sebab banyak proyek milik Pemda Provinsi telat dilelang. “Karena kesalahan itu bukan hanya pada kontraktor saja, tetapi juga pada penyelenggara pemerintah karena telatnya pelelangan,” terangnya.

Mengingat kondisi telat lelang itu, Helmi Paman mengatakan kasihan melihat perusahaan buru-buru bekerja, siang dan malam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ditambah lagi Septemer-Desember musim hujan berlangsung. Sehingga banyak kendala yang ditemui rekanan. Kalau tender proyek tahun 2018 dipercepat, tidak akan banyak proyek yang mengalami putus kontrak. “Perlu dilakukan pengkajian. Paling tidak mereka ada kebijakan, walaupun pekerjaan mereka kemarin tidak bisa diperpanjang waktunya,” terangnya.

Dia mengatakan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus melakukan pengkajian terkait perusahaan yang putus kontrak atau wanprestasi. Memilah mana perusahaan yang layak diblacklist dan mana yang mendapatkan kebijakan khusus. Jika perusahaan tersebut sudah diberikan waktu lebih awal mengerjakan proyek tetapi tidak juga mampu menyelesaikan pekerjaannya, ini layak diblacklist. “Jadi kaji dulu, tidak boleh tidak melakukan pengkajian. Lihat dulu kesalahannya, masalahnya apa,” terangnya.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani mengatakan, kalau tahun ini mereka mengeluarkan keputusan memblacklist lima perusahaan. Sebab pada tahun anggaran 2018 lalu, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan sesuai kontrak dengan Bidang Bina Marga, sehingga diputus kontrak.

“Ada lima perusahaan yang kita putus kontraknya. Dari banyak paket yang ada tahun 2018 di Bidang Bina Marga, lima perusahaan ini yang tidak menyelesaikan pekerjaannya 100 persen. Sehingga mereka juga tidak dibayar 100 persen,” terangnya.

Dia mengatakan, mereka sudah memproses blacklist tersebut bahkan sudah mengklaim jaminan pelaksanaannya, baru ada satu perusahaan. “Penyebabnya blacklist itu, pekerjaannya tidak selesai. Tetapi memang waktunya per tanggal 31 Desember memang mereka tidak selesai 100 persen pelaksanaan pekerjaanya,” katanya.

Dia menjelaskan, memang rata-rata tahun 2018 lalu, lelang pekerjaan di akhir tahun. Tetapi sebenarnya, kalau perusahaan menawar pekerjaan itu, mereka sudah memiliki scedule untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 persen sampai batas kontrak. Tinggal dalam pelaksanaannya, bagaimana metodelogi mereka dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Seperti peralatan yang harus tersedia tidak harus menunggu peralatan dari orang lain. “Pengaspalan harus selesai dengan waktu yang ada. Itu bias terwujud jika mereka punya AMP sendiri dan peralatan sendiri,” terangnya.

Jadi pelelangan di akhir tahun itu bukan penyebab banyak proyek yang putus. Sebab rekanan pasti sudah memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelah mereka yakin bisa menyelesaikan pekerjaan itu barulah mereka menawar pekerjaan itu. “Mereka punya schedule untuk penyelesaian pekerjaan,” terangnya.

Setelah diblacklist, tahun ini lima perusahaan itu tidak boleh menawar paket proyek lagi di Pemda Provinsi Bengkulu. Nantinya lima nama perusahaan itu akan dikirim ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jaya (UKPBJ) Pemda Provinsi Bengkulu. Sehingga saat proyek fisik di lelang, UKPBJ memiliki daftar perusahaan yang diblacklist. Ketika mereka memasukkan penawaran langsung bisa dibatalkan. “Ya nanti kita kirimkan nama-nama perusahaan yang black list itu,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Pinjaman Dana SMI Terancam Batal

BENGKULU – Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu meminjam dana ke PT Sarana Multi Infasrtuktur (SMI) ...