Jumat , 15 November 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Fokus Susun SPM

Fokus Susun SPM

KEPAHIANG – Pemkab  Kepahiang tahun ini akan memfokuskan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ada beberapa fokus peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkab Kepahiang, Julian Muda Parsah, SST mengatakan, penyusunan SPM merupakan urusan wajib dan mendasar dari OPD yang tugas dan fungsinya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, sosial, dan PUPR.

“Untuk tahun 2018 lalu penyusunan SPM kita fokuskan di Disdikbud dan Dinkes. Sementara tahun ini awalnya ada 3 OPD yang akan kita fokuskan yakni Dinas PUPR, Kesbangpol dan DinsosPMD. Namun lantaran keterbatasan anggaran yang kita miliki, sehingga hanya 1 OPD yang kita fokuskan terlebih dahulu yakni PUPR,” kata Julian.

Julian mengatakan bahwa SPM sangat penting disusun karena sebagai media pengolah seluruh data terkait perkembangan dan rencana kerja di setiap OPD. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ia menambahkan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. “Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah melalui OPD,” jelasnya.

Terkait waktu pencapaiannya, sambung Julian, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

“Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat,” pungkas Julian.(sly)

Berita Lainnya

Prioritaskan Infrastruktur

KEPAHIANG – Program perencanaan pembangunan untuk tahun 2020 saat ini masih disusun. Dari puluhan program ...

error: Content is protected !!