Minggu , 20 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dinas Pertanian Klarifikasi Kopi Sambung

Dinas Pertanian Klarifikasi Kopi Sambung

HEARING: Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang melakukan hearing (dengar pendapat) dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, kemarin (6/2).

KEPAHIANG – Program kopi sambung yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melalui Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Kepahiang, belakangan mendapatkan respon yang minim dari masyarakat, khususnya pelaku perkebunan kopi. Pasalnya sistem penyambungan yang digunakan dalam program ini, kurang diminati oleh masyarakat pelaku perkebunan kopi di Kabupaten Kepahiang.

Guna mencari solusi atas persoalan tersebut, kemarin (6/2) Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang memanggil pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, guna melakukan klarifikasi terkait program kopi sambung tersebut. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat dengar pendapat tersebut yakni terkait benih kopi yang akan dilakukan proses penyambungan.

Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang, Drs. Ahmad Rizal, MM, bahwa kegiatan dengar pendapat ini dilakukan guna mengakomodir keluhan yang muncul dari masyarakat terkait program kopi sambung. Untuk itu ia mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi dan mendengar langsung terkait program ini dari leading sector yang bersangkutan.

“Kita mendapatkan informasi, bahwa realisasi penyambungan kopi ada 2 jenis yaitu stek payung (tunas, red) dan stek dahan. Sementara stek tunas itu hanya dipusatkan di Kabawetan saja, sementara di wilayah lain tidak diterapkan, ini beberapa kali dipertanyakan oleh masyarakat. Untuk itulah kita coba meminta klarifikasi atas keluhan tersebut langsung dari OPD yang bersangkutan,” terang Rizal.

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepahiang, Hariyanto, S.Kom, MM menambahkan, berdasarkan keluhan masyarakat tersebut, pihaknya juga perlu mengetahui terkait benih kopi sambung yang disediakan, serta legalitas benih. Hal ini lantaran peminat bantuan kopi ini sangat banyak sehingga dewan merasa kualitas dan legalitas benih harus jelas.

“Kita minta secara spesifik agar dijelaskan mengenai legalitas benih kopi sambung yang diberikan kepada masyarakat, sehingga kita tahu kualitasnya yang berdampak pada produktivitas kopi itu sendiri. Mengingat kopi ini banyak peminatnya,” jelas Hariyanto.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kepahiang, Hernawan, S.PKP menjelaskan, legalitas benih kopi pada program kopi sambung yang direalisasikan sejak tahun 2018, adalah entres yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Mengenai perbedaan penyambungan kopi, menurutnya program pemerintah yang dianggarkan APBD menggunakan sistem sambung tunas, sedangkan di wilayah Kabawetan sambung kopi yang direalisasikan oleh Pemprov Bengkulu.

“Tahun 2018 memang banyak petani di wilayah Merigi-Ujan Mas yang tidak menginginkan penyambungan kopi dengan sistem sambung tunas, hanya saja itulah program yang disediakan. Sedangkan untuk entres kopi, legalitasnya sudah ditetapkan oleh SK Kementan dengan jenis kopi Sintaro 1, 2 dan 3 serta Sehasen C, yaitu dikelola oleh kelompok tani Pertama Sari,” jelas Hernawan.

Ditambahkan Hernawan, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kementan bahwa sistem sambung tunas dan sambung dahan itu tidak dipengaruhi oleh iklim, artinya tetap akan meningkatkan produktivitas kopi. “Sebanyak 82 Poktan yang menerima bantuan kopi sambung tahun lalu, tahun depan dipastikan sudah dapat melihat hasilnya,. Karena dari kedua sistem penyambungan kopi itu tidak dipengaruhi oleh iklim,” jelas Hernawan. (sly)

Berita Lainnya

Hasil Audit BPK, IPM Kepahiang Masih Minim

KEPAHIANG – Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu pada beberapa ...

error: Content is protected !!