Kamis , 23 Mei 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dewan Tolak Usulan Pengadaan Lahan

Dewan Tolak Usulan Pengadaan Lahan

KEPAHIANG – Lantaran dinilai menyalahi aturan, DPRD Kabupaten Kepahiang menolak usulan pengadaan lahan yang disampaikan Pemkab Kepahiang. Dewan menilai, usulan tersebut dinyatakan telat karena tahun anggaran baru sudah berjalan dan APBD Kabupaten Kepahiang 2019 sudah rampung.

Diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi, S.Ip, MM usulan pengadaan lahan tersebut sesuai dengan surat dari Bupati Kepahiang dengan nomor 81.1/18/Bag.1/2019 tentang permohonan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten.

“Ini sebenarnya bukan soal pengadaan lahannya, namun soal usulan yang terlambat disampaikan. Bisa saja usulan ini kita akomodir dengan mengalihkan anggaran kegiatan lainnya pada APBD 2019. Namun hal tersebut jelas menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri no 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019,” terangnya.

Menurut Edwar harusnya Pemkab Kepahiang mengusulkan terkait pengadaan lahan tersebut pada pembahasan penyusunan APBD 2019 lalu, sehingga bisa dimasukkan dalam APBD 2019. “Pengadaan lahan itu sah-sah saja, akan tetapi harus diusulkan pada awal tahun anggaran saat pembahasan APBD. Kalau sekarang APBD sudah berjalan, ya jelas tidak bisa lah,” ujar Edwar.

Keinginan Pemkab, dijelaskan Edwar ialah pengadaan lahan dengan menggeser anggaran kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan. Menurutnya, usulan pengadaan lahan disaat ini di waktu yang salah. “Eksekutif mengusulkan pengadaan lahan itu bukan pada waktu yang tepat, kalau diakomodir sama saja kita menabrak aturan. Pengadaan lahan itu bukanlah hal yang urgent, kenapa tidak diusulkan pada APBD reguler atau pada APBD Perubahan nanti saja?” jelas Edwar.

Untuk diketahui, surat permohonan yang disampaikan bupati perihal permohonan persetujuan pengadaan lahan tersebut tertanggal 15 Januari 2019, dan baru dikoordinasikan pada 6 Februari lalu dengan  DPRD Kepahiang. Adapun pengadaan tahan yang akan dilakukan yakni madrasah terpadu, rumah produksi kopi, kantor Lurah Kampung Pensiunan, dan Puskesmas Muara Langkap.

Dalam suratnya, bupati menyampaikan bahwa objek tanah seperti disebutkan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah 2019. Dikarenakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 tidak terdapat uraian atau diktum pengadaan untuk tanah-tanah pada nomor 1 sampai dengan 3 terlampir keputusan bupati, eksekutif berharap DPRD Kepahiang dapat menyetujui pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. (sly)

Berita Lainnya

2 Pria dan 1 IRT Dibekuk

KEPAHIANG –Sat Resnarkoba Polres Kepahiang kembali berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di kabupaten ini. Kali ...

error: Content is protected !!