Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Kembalikan DD, Tak Gugurkan Perkara

Kembalikan DD, Tak Gugurkan Perkara

ARGA MAKMUR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Utara (BU), Fatkhuri, SH menegaskan, tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Karya Pelita Marga Sakti Sebelat 2017. Bahkan meskipun eks Kades UJ mengembalikan uang kerugian negara sekalipun.

Fatkhuri menuturkan, kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan sehingga tidak ada lagi waktu pengembalian uang. Meskipun dilakukan pengembalian tetap akan dihitung sebagai kerugian negara, namun hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan di pengadilan.

“Kalau dikembalikan itu lebih bagus dan menjadi pertimbangan kami juga dalam penuntutan tentunya. Namun tidak menggugurkan perkara karena sudah penyidikan,” terangnya, kemarin (10/2).

Masa pengembalian uang seharusnya dilakukan dalam 60 hari usai pemeriksaan Inspektorat dan menemukan kerugian negara. Waktu itu disia-siakan oleh mantan Kades yang dinilai paling bertanggung jawab hingga berkasnya diserahkan ke penyidik Kejari.

“Waktu 60 hari pengembalian uang itu sudah diberikan dan tidak ada pegembalian uang. Meskipun dalam audit kepala desa saat itu mengakui ada uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ia juga mengakui ada beberapa kasus DD yang gugur lantaran orang yang bertanggung jawab melakukan pengembalian uang usai audit Inspektorat. Hal ini memang diprioritaskan sehingga uang negara benar-benar terselamatkan.

“Kerugiannya juga cukup besar hampir Rp 500 juta, mungkin itu yang memberatkan. Belum lagi kewajiban pajak dari uang tersebut yang juga tidak dibayarkan,” ujar Fatkhuri.

Beberapa desa yang mengembalikan kerugian negara biasanya jika memang kerugian tersebut dibawah Rp 100 juta ataupun hanya uang pajak yang belum dibayarkan. Dengan kerugian hampir Rp 500 juta tersebut berarti  pembangunan di desa benar-benar tidak berjalan lantaran lebih dari setengahnya hilang. (qia)

Berita Lainnya

Didukung Warga, Tuntutan Kades Bisa Lebih Ringan

ARGA MAKMUR – Kasus pemalsuan tandatangan pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2018 dengan ...

error: Content is protected !!