Kamis , 21 Februari 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Alih Fungsi Lahan Sawah

Alih Fungsi Lahan Sawah

KEPAHIANG – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE atau yang akrab disapa Aan, akhirnya angkat bicara terkait polemik alih fungsi 1,1 hektare lahan persawahan di Desa Pulogeto Baru, Kecamatan Merigi, yang dijadikan lahan perumahan kendati belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang.

Menurut Aan, etisnya pekerjaan pembangunan bisa berjalan ketika telah mengantongi izin dari pemerintah. Untuk perkara alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, harusnya pihak pengembang sudah mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang, sebelum akhirnya mulai beraktivitas.

“Simple saja sebenarnya. Kalau belum mengantongi izin dari instansi terkait, yang jangan dulu beroperasi melakukan pekerjaan pembangunan. Pada dasarnya persoalan ini sudah kita dapatkan informasinya, dan saat ini kita sedang siapkan jadwal untuk memanggil seluruh pihak terkait pembangunan dan alih fungsi lahan ini,” tegas Aan, kemarin (11/2).

Diakui Aan, perkara alih fungsi lahan ini akan melibatkan dua komisi dalam pembahasan nantinya. Komisi II terkait dengan alih fungsi lahannya dengan mitra Dinas Pertanian, dan Komisi II terkait dengan pembangunan dan perizinannya, dengan mitra DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

“Dalam waktu dekat ini kita akan panggil seluruh pihak terkait mulai dari pengembang hingga OPD mitra terkait,” ujarnya.

Terkait sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aan mengaku bahwa sangat minim sekali sektor properti atau perumahan memberikan keuntungan terhadap pendapatan daerah. Bahkan pembangunan perumahan dengan alih fungsi lahan persawahan justru merugikan daerah, karena terkait dengan berkurangnya lahan persawahan yang berpengaruh pada ketahanan pangan daerah.

“Kalau dari segi PAD bisa dikatakan tidak ada, kalaupun ada sangat sedikit, dampak positifnya cuma perumahan penduduk itu saja. Mengenai izin, kita akan panggil DPMPTSP dan Dinas PUPR,” demikian Aan. (sly)

Berita Lainnya

Kuota Haji Tidak Bertambah

KEPAHIANG – Rencana Pemkab Kepahiang untuk menambah kuota haji tahun 2019, hingga saat ini belum ...

error: Content is protected !!