Kamis , 21 Februari 2019
Home / Pemilu / Bawaslu Segel 300 APK

Bawaslu Segel 300 APK

DISEGEL: APK yang dipasang tanpa izin disegel oleh Bawaslu BU melalu anggota Panwascam di setiap kecamatan.

ARGA MAKMUR – Bawaslu Bengkulu Utara (BU) melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) terutama jenis baliho yang hampir di setiap desa dipasang oleh parpol maupun caleg, kemarin (11/2). Tak kurang dari 300 APK disegel Bawaslu karena tidak memiliki izin.

Selain pemasangan segel, beberapa baliho juga diturunkan karena jumlahnya melebihi batas jumlah maksimal 5 baliho dalam satu desa. Komisioner Bawaslu BU, Tri Suyanto menerangkan untuk yang tidak memiliki izin dipasangi kertas segel bertuliskan APK tidak berizin. Baliho yang dipasangi segel tersebut rata-rata yang dipasang di halaman rumah masyarakat namun tidak melampirkan izin dari Bawaslu.

“Jadi baliho yang bermasalah kita pasang segel, dilakukan di seluruh kecamatan oleh Panwascam masing-masing,” katanya.

Segel baru akan dilepaskan jika parpol atau caleg bersangkutan mengirimkan surat izin pemasangan dari pemilik lahan pada Panwas masing-masing desa. Bawaslu belum akan langsung melakukan pencopotan dan masih akan berkoordinasi dengan Satpol PP. “Kita sudah berikan waktu masing-masing parpol untuk melengkapi izin. Namun yang belum memberikan izin sampai kemarin kita pasangi segel,” jelasnya.

Jika tidak juga dilengkapi izin, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pencopotan baliho. Bawaslu sendiri tidak berhak melakukan pencopotan kecuali berkoordinasi dengan Pemkab BU melalui Satpol PP.      “Harapan kita dengan dipasangi segel itu mereka mau mengurus izin atau mencopot sendiri,” pungkas Tri.

Dipasang Stiker

Bawaslu Kota Bengkulu memiliki cara yang dinilai lebih efektif dalam menindaklanjuti pelanggaran APK caleg dan parpol. Yaitu dengan cara memasang stiker langsung di APK yang melanggar. Terdata ada 67 temuan, dan laporan dugaan pelanggaran ditangani Bawaslu Kota termasuk pelanggaran APK.

“Kita pasang stiker di APK yang melanggar ketentuan. Hasilnya cukup efektif karena pemilik APK langsung menurunkan dan memindahkan APK nya,” jelas Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad.

Stiker bertuliskan “APK Melanggar Ketentuan” ini, sambung Rayendra, dicetak rata-rata sekitar 10 stiker untuk setiap kecamatan yang didistribusikan kepada Panwascam. Selain Bawaslu Kota yang mencetak secara langsung, Panwascam juga ada yang mencetak stiker tersebut. “Kita cetak sesuai kebutuhan. Kalau habis, dan ditemukan APK yang melanggar baru kita cetak ulang,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah dugaan pelanggaran ditangani Bawaslu Kota Bengkulu sudah mencapai 67 pelanggaran. Dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan, rata-rata temuan dugaan pelanggaran tersebut berupa pelanggaran administratif yang sanksinya juga berupa sanksi adiministratif. “Pelanggaran rata-rata didominasi oleh APK, karena memasang APK bukan di tempat yang ditentukan KPU,” bebernya.(qia/key)

Berita Lainnya

Biaya Operasional Relasi Rp 1 Juta

KEPAHIANG – Sebanyak 55 orang Relawan Demokrasi (Relasi) di Kabupaten Kepahiang akan mendapatkan bantuan operasional ...

error: Content is protected !!