Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Metropolis / Data Seluruh Honorer Kota Belum Jelas

Data Seluruh Honorer Kota Belum Jelas

BENGKULU – Belum diumumkannya jumlah Pegawai Tidak Tetap (TPP) atau tenaga honorer yang akan diterima tahun ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot), kembali menjadi sorotan DPRD Kota.

Ketua Komisi III DPRD Kota, Sudisman, S.Sos mengakui, DPRD Kota Bengkulu belum mengetahui persis berapa total jumlah honorer yang ada di Pemerintahan Kota Bengkulu tahun 2019 ini. Padahal seharusnya terhitung Januari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu segera menyampaikan data total keseluruhan jumlah honorer di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami belum tahu berapa jumlah pasti honorer kota saat ini, kami ingin melihat data konkretnya keseluruhan jumlah seluruh honorer yang ada di Pemerintah Kota. Padahal tes honorer kali ini menggunakan sistem online. Jadi Pemkot harus benar-benar transparan,” kritik Sudisman, kemarin (11/2).

Sambung Sudisman, bila Pemkot sudah memberlakukan sistem online maka pengumuman hasil harus secara langsung diumumkan ke publik. “Karena ketika pendaftaran dilakukan sistem online, terus pelaksanaan tesnya juga sistem online. Maka hasilnya juga harus diumumkan secara online secara langsung dan terbuka. Jadi Pemkot harus transparan, bukan malah hasil tes ditunda diumumkan,” tutur Sudisman.

Dikatakan Sudisman, pihaknya mendukung pelaksanaan tes seleksi dilakukan secara online mengikuti perkembangan teknologi zaman saat ini. Namun ia meminta pelaksanaan tes online jangan sekedar formalitas saja bila tidak diumumkan langsung. “Sebab kalau tidak diumumkan langsung, hasil tes itu sangat rawan dimanipulasi. Makanya kita sangat menyayangkan bila Pemkot tidak mengumumkan langsung hasil tes online itu,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sudisman, persoalan perekrutan tenaga honorer Pemkot ini sangat rawan berpolemik. Oleh sebab itu Pemerintah Kota dalam hal ini harus berlaku transparan dan terbuka terkait proses seleksi yang dilakukan. “Jangan sampai kejadian seperti dulu terulang lagi. Berawal dari penyeleksian terkesan tidak transparan. Sementara tenaga honorer yang sudah lama bekerja bertahun-tahun dan dikenal rajin malah diganti dengan tenaga baru yang terkesan tidak adil,” beber Sudisman.

Terpisah Koordinator Forum Pemerhati Rakyat Bengkulu (FPRB), Bayu Putra menilai, Pemkot wajib transparan dengan berkaitan apapun yang ada dalam birokrasi pemerintahan. Salah satunya seperti proses seleksi tenaga honorer. “Apalagi dalam aturannya setahu kita tidak diperbolehkan merekrut honorer baru. Jadi ketika sebaiknya Pemkot harus transparan berkaitan data seleksi honorer ini. Sebab bila tidak tranparan akan terus menimbulkan polemik kepanjangan,” ujarnya. (new)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!