Selasa , 25 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Perekrutan P3K di Antara Ketidakpastian

Perekrutan P3K di Antara Ketidakpastian

KEPAHIANG – Rencana perekrutan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemkab Kepahiang, hingga saat ini belum menemukan kepastian. Persoalan anggaran yang terjadi saat ini membuat Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menunda rencana perekrutan tersebut. Namun di sisi lain Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengeluarkan rilis Nomor: 052/RILIS/BKN/II/2019 tentang Rekrutmen P3K Tahap I.

Untuk itu Pemkab Kepahiang berencana akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kepahiang terkait rencana rekrutmen tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM, kemarin (11/2). Menurutnya proses rekrutmen P3K ini membutuhkan anggaran mulai dari tahapan seleksi hingga honor P3K nantinya. Supaya tidak menyalahi regulasi anggaran yang ada, koordinasi bersama DPRD Kepahiang dinilai sangatlah penting untuk dilakukan.

“Kita akan bersurat dulu ke DPRD, untuk masalah anggaran yang tidak tersedia. Kita tunggu seperti apa pembahasan dan hasil analisa dari DPRD. Atau kalau memang mungkin, ya bisa saja kita tunda untuk perekrutan P3K tahap pertama ini dengan alasan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Zamzami.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP, MM ketika dikonfirmasi mengatakan, pada dasarnya kondisi yang terjadi saat ini bukan persoalan tidak adanya anggaran. Namun selama ini kebiasaan melakukan perekrutan tenaga kontrak yang tidak ada dalam aturan, masih sering dilaksanakan.

“Andai saja anggaran untuk honor tenaga kontrak tidak dipakai dan kita alihkan ke seleksi P3K, kalau pun kita akan menambah maka tidak akan banyak lagi tambahan anggarannya. Paling tidak anggaran yang ada bisa digunakan,” terang Edwar.

Ditambahkan Edwar, salah satu syarat perekrutan adalah ada semacam kesanggupan daerah untuk menyiapkan gaji P3K. Secara kemampuan daerah, Kabupaten Kepahiang siap untuk itu. Hanya saja menurut Edwar, saat ini sudah terlanjur ada anggaran untuk tenaga kontrak di APBD 2019 ini.

“Seharusnya di awal sudah distop anggaran untuk tenaga kontrak, namun saat ini anggaran untuk tenaga kontrak sudah ada di anggaran daerah. Harusnya sejak awal tenaga kontrak itu diarahkan untuk seleksi P3K,” bebernya.

Edwar juga menegaskan, tidak masalah kalau Pemkab Kepahiang akan melakukan perekrutan P3K. Karena soal anggaran gaji pegawai, menurutnya kan tidak serta merta dan bisa dianggarkan dalam APBDP mendatang. Hanya saja untuk anggaran perekrutan, ia berharap Pemkab Kepahiang bisa berkoordinasi bersama DPRD Kepahiang untuk mencari solusinya.

“Soal perekrutan, kami perlu surat dari pusat yang menyampaikan itu. Kalau ada jaminan dari pusat, ya kita rapatkan untuk bisa dilaksanakan. Sama kayak bencana alam, siapa yang menyiapkan anggaran bencana alam. Namun karena sifatnya emergency, bisa kita akomodir. Yang penting adalah komunikasi,” demikian Edwar. (sly)

Berita Lainnya

Tabrak Mobil Elpiji, 3 Remaja Mabuk Tuak Semaput

KEPAHIANG – Diduga akibat pengaruh minuman keras (miras) jenis tuak, 3 orang remaja akhirnya menabrak ...

error: Content is protected !!