Selasa , 20 Agustus 2019
Home / Daerah / Kaur / Revisi RTRW Belum Rampung, Dewan Panggil OPD Terkait

Revisi RTRW Belum Rampung, Dewan Panggil OPD Terkait

RAPAT: Dewan bersama OPD terkait saat menggelar rapat terkait revisi perda RTRW dan sebagainya.

KOTA BINTUHAN – Sudah satu tahun lebih rencana revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dibahas Pemkab Kaur melalui OPD terkait belum juga rampung. Padahal akhir 2018 lalu revisi perda RTRW sudah harus disahkan DPRD Kaur. Karena ada keterlambatan, sehingga revisi perda RTRW masih menggantung hingga kini.

Terkait perkembangan revisi perda RTRW tersebut, kemarin (11/2) Komisi III DPRD Kaur menggelar pertemuan dengan OPD terkait. Salah satunya adalah PUPR Kaur guna untuk membahas tindak lanjut revisi perda RTRW. Karena dewan berharap revisi perda RTRW tersebut dapat tuntas tahun ini dan jangan sampai molor lagi.

“Kita tadi salah satu pembahasan kita adalah terkait revisi perda RTRW yang seharusnya tuntas di 2018. Makanya kita panggil pejabat dinas PUPR yang mengurusiya. Kita ingin revisi perda RTRW itu tuntas tahun ini. Makanya dari awal ini kita pertanyakan kendalanya,” kata Anggota DPRD Kaur, Meridian Taher.

Terpisah Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kaur, Arif Budiman mengatakan tahapan revisi perda RTRW tidak terlalu banyak lagi. Dia memastikan akan merampungkan revisi perda RTRW tersebut secepatnya. Karena beberapa poin yang belum rampung terdiri dari dokumen kajian lingkungan hidup strategi yang sudah divalidasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Terakhir surat rekomendasi gubernur serta lampirannya. Sementara syarat lain sudah terpenuhi surat keputusan kepala daerah, dokumen hasil peninjauan kemudian album peta dan sebagainya.

“Mudah-mudahan tiga syarat itu bisa kita penuhi dalam waktu dekat. Karena perubahan perda RTRW ini sangat penting bagi Kaur ke depan,” lanjut Arif.

Dewan juga setuju beberapa raperda baru seperti raperda pengelolaan sampah. Kemudian revisi perda penertiban hewan ternak, raperda perlindungan perempuan dan anak, revisi perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dan beberapa raperda lainnya, seperti raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2018, raperda perubahan APBD tahun 2019, raperda APBD tahun 2020. Yang semuanya akan dibahas dan ditindaklanjuti Pemkab Kaur dan DPRD Kaur.(cik)

Berita Lainnya

Lelang Jabatan Eselon II Segera Dimulai

KOTA BINTUHAN – Lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Kaur akan segera dimulai. Jika ...

error: Content is protected !!