Rabu , 24 April 2019
Home / Daerah / Kaur / Terbukti Tangkap Benur, DKP Ancam Tarik Bantuan

Terbukti Tangkap Benur, DKP Ancam Tarik Bantuan

KOTA BINTUHAN – Terungkapnya penangkapan benur atau bayi udang lobster di Kaur kembali jadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaur. Apalagi sejak tahun 2018, hingga Februari 2019 ini sudah beberapa kali nelayan dan penampung benur di Kaur ditangkap. Kali ini penangkapan dilakukan TNI AL yang dipimpin Danlanal Bengkulu Letkol Laut P M Andri Wahyu Sudrajat.

Terkait banyaknya kasus penangkapan benur yang diduga masih dilakukan nelayan, Kepala DKP Kaur Edwar Heppy mengaku potensi bibit udang lobster di Kaur masih banyak. Setiap hari nelayan Kaur ini bisa mencari lobster di sekitar pantai di sepanjang Kaur.

Kendati demikian bukan berarti nelayan bebas mengambil dan memperjualbelikan benur. Karena sudah ada aturan yang dikeluarkan pemerintah soal larangan menangkap benur sesuai UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

“Kita sudah kerap mengimbau nelayan tidak menangkap benur di laut. Kita juga akan tarik perahu, jaring bantuan dari pemerintah jika terbukti bantuan tersebut digunakan untuk menangkap benur. Kita imbau nelayan tidak coba-coba tangkap benur,” imbau Edwar.

Hingga kemarin (11/2), pengepul atau pengumpul benur yang tertangkap Lanal TNI AL hingga kemarin masih berada di Bengkulu untuk pemeriksaan. Informasinya pelaku akan dilimpahkan ke Polres Kaur untuk penyelidikan lebih lanjut.

Diduga polisi akan pengembangan terhadap nelayan penangkap benur dan menjualnya pada Ap (45) warga Kaur yang saat ini ditangkap Lanal TNI AL. Sejauh ini wilayah Kaur dari Merpas hingga ke Sulauwangi banyak terdapat benur atau anak udang lobster. “Kita tunggu saja dan masih pengembangan,” kata Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Welli Wanto Malau kepada RB kemarin.(cik)

 

Berita Lainnya

Permudah Izin, DPMTSP Jemput Bola

KOTA BINTUHAN – Memudahkan warga mengurus perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...

error: Content is protected !!