Sabtu , 25 Mei 2019
Home / Metropolis / Gubernur Perintahkan Desa Buat Satgas PPA

Gubernur Perintahkan Desa Buat Satgas PPA

BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Dr. Drh. Rohidin Mersyah, MMA meminta pemerintah desa untuk membentuk satuan gabuang aksi (Satgas) Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) di setiap desa. Sebab satgas PPA di tingkat desa ini dinilai paling efektif dalam rangka mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Pembentukan satgas PPA di desa ini bisa melalui anggaran dana desa. Mencari dua orang kader satgas PPA yang tugasnya nanti memantau dan memberikan penjangkauan dan pendampingan pada perempuan dan anak.

“Ya bisa dianggarkan melalui mekanisme dana desa. Berikan honor pendampingan. Kalau satu orang itu honor pendampingannya Rp 2 juta, dua orang dikalikan 12 bulan kan tidak sampai Rp 25 juta. Saya rasa masih bisa,” kata Rohidin.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rakor Sinergitas, Sinkronidinasi dan Koordinasi Kebijakan, Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Bengkulu dengan Polda Bengkulu, Korem 041/Gamas, Kanwil Kemenag Bengkulu, Kanwil Kemenkum dan HAM Bengkulu, tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di hotel Raffles City kemarin (12/2).

Saat ini, angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih tinggi, walaupun secara kuantitaif menurun. Disamping membuat MoU ditingkat provinsi dan pembentukan satuan tugas tingkat provinsi, pembentukan satgas yang paling efektif itu berada di tingkat desa.  Dengan dua kader Satgas PPA tingkat desa ini nanti mereka jadi media menyampaikan dan memantau persoalan anak dan perempuan di desa itu.

“Sehingga bisa melakukan upaya pencegahan. Lihat kejadian di Curup lalu, rupanya ancaman itu sudah satu bulan sebelumnya sudah datang tapi korban ini tidak bisa ngomong. Kalau ada satgas yang bisa menjadi tempat bermainnya ini bisa dicegah. Kejadian kekerasan pada anak didahului oleh pra kondisi yang tidak pas,” kata Rohidin.

Sementara itu Kepala Dinas P3APPKB, Hj. Foritha Ramadhani Wati, SE, M.Si mengatakan agenda rakor kemarin ada dua hal yang penting. Pertama penandatangan nota kesepahaman tersebut. Ini merupakan bagian dari langkah strategis upaya melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Melibatkan stake holder dan juga partisipasi masyarakat.

“Dengan dikukuhkannya juga satgas perlindungan perempuan dan anak tingkat provinsi dalam rangka untuk penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan pada anak dan perempuan,” terangnya.

Pembentukan Satgas PPA ini harapannya mendapatkan dukungan dari walikota dan bupati di Provinsi Bengkulu. Untuk membentuknya di kabupaten dan desa. Sebab satgas ini yang efektif di desa yang selalu dekat degan warga. “Kita lakukan pembekalan satgas ini secar arutin hingga ke desa,” terangnya.

Satu desa ini akan dialokasikan lima kader. Ada model perlindungan terpadu berbasis masyarakat dengan lima kadernya. Bekerjasama dengan kabupaten melakukan pembekalan. “Dalam tahun ini diagendakan di 10 kabupaten Kota,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Cuti Bersama, Layanan Kesehatan Tetap Buka

BENGKULU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, memastikan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu tetap akan ...

error: Content is protected !!