Kamis , 21 Februari 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Jaksa Telaah 10 OPD

Jaksa Telaah 10 OPD

MUKOMUKO – Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mukomuko kini tengah ditelaah jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Telaah kali ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bakal dilaksanakan OPD itu di tahun anggaran 2019 ini. Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH menerangkan 10 OPD itu telah mengajukan pendampingan hukum dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Mukomuko.

“Usulan pendampingan hukum yang diajukan OPD, masih dalam proses telaah. Hal ini untuk mengetahui, apa saja rencana kegiatan yang bakal mereka lakukan,” kata Kajari.

OPD itu selain dari beberapa Dinas dan Badan, juga ada dari kecamatan. Telaah diperlukan, karena pihaknya tidak menginginkan melakukan kontrak kerjasama atau memorandum of understanding (MoU). Sementara TP4D tidak tahu apa saja yang bakal mereka lakukan. “Itulah sebabnya, kami analisa dulu sampai selesai. Dari 10 OPD itu, terdiri dari beberapa dinas dan desa melalui kecamatan,” ujar Agus.

Agus menambahkan masih membuka peluang bagi OPD lain. Terutama yang ingin mengajukan permohonan pendampingan hukum dari TP4D Kejari Mukomuko. Kejari memberi peluang pengajuan MoU dengan TP4D hingga Juni mendatang.

Bagi OPD yang mengajukan di atas bulan itu, dipastika tidak akan diterima. Mengingat diatas Juni, semua kegiatan sudah berjalan. Selain itu, pihaknya bersama tim akan fokus untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap OPD yang sudah menjalin kerjasama.

“Diatas bulan itu, semua kegiatan sudah berjalan. Kalau mau mengajukan permohonan pendampingan, silahkan saja di awal bulan ini. kalau lewat di atas bulan Juni, kemungkinan sudah tidak terkejar lagi,” kata Kajari.

Agus mengingatkan, bagi OPD yang nantinya sudah menjalin kerjasama pendampingan hukum. Terutama dengan TP4D Kejari, agar hendaknya dapat menjalankan pekerjaanya dengan sebaik mungkin.

“Kontrak kerja sama ini, jangan dijadikan tameng untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi bekerjalah secara profesional, sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Kajari.(hue)

Berita Lainnya

Awasi Proses Pembangunan

MUKOMUKO – Semakin gencarnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ...