Senin , 19 Agustus 2019
Home / Metropolis / Mal Pelayanan Publik Segera Terwujud

Mal Pelayanan Publik Segera Terwujud

TINJAU: Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tinjau kesiapan pembangunan mall pelayanan publik Kota Bengkulu.

BENGKULU – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan membuat Mal Pelayanan Publik tampaknya akan segera terwujud nyata. Kemarin (12/2), tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) datang ke Bengkulu untuk meninjau kesiapan pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kota Bengkulu dengan mengunjungi kantor perizinan.

Untuk diketahui, Mal Pelayanan Publik merupakan program pelayanan satu pintu, yang akan memfasilitasi berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara integratif. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.

Disampaikan Analis Kebijakan Madya Kemenpan RB, Syafrudin, tujuan peninjauan langsung ini untuk memastikan rencana Mal Pelayanan Publik oleh Pemkot Bengkulu. Misalnya, dimana mal tersebut akan dibangun, bagaimana kesiapannya, dan lainnya. “Kalau kami sebagai pihak berwenang berkewajiban untuk mendampingi pembangunan mal itu sampai nanti di-launching. Saya sekarang datang untuk memastikan perencanaannya seperti apa,” jelas Syafrudin.

Selain itu, mal tersebut boleh dibangun di manapun. Namun, dalam pembangunan mal ini nantinya harus mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam mengakses mal ini.  “Yang diutamakan itu bahwa masyarakat harus dirajakan, harus nyaman dalam mengakses layanan ini terutama permudah masyarakat,” ungkapnya.

Sambung Syafrudin, Mall Pelayanan Publik adalah suatu sarana untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan untuk bertransaksi apapun, perizinan maupun non perizinan. Baik yang dinaungi oleh daerah maupun kementerian vertikal.

Ditambahkannya, di Indonesia sudah banyak Mall Pelayanan Publik yang di-launching. Diantaranya di Batam, DKI Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Untuk tingkat kabupaten/kota misalnya di Pekanbaru, Padang, Banyuwangi, Banyumas, dan Bandung. “Sudah banyak kabupaten/kota yang minta pendampingan pembangunan Mal Pelayanan Publik. Namun, Kemenpan RB tak serta merta mengiyakan. Kita mau lihat dulu komitnya seperti apa, jadi (kami) tidak mau (Pemda) sekedar ingin,” demikian Syafrudin.(new)

Berita Lainnya

Dewan Ingatkan Serapan Anggaran OPD

BENGKULU – Memasuki pembahasan KUA-PPAS rancangan APBD 2020, DPRD Kota Bengkulu meminta agar Organisasi Pemerintah ...

error: Content is protected !!