Kamis , 27 Juni 2019
Home / Metropolis / Daftar Eselon II, Usia Maksimal 56 Tahun

Daftar Eselon II, Usia Maksimal 56 Tahun

BENGKULU – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mengikuti lelang jabatan pratama Pemprov Bengkulu harus mempertimbangkan umur selain faktor kemampuan. Sebab menurut Ketua Panitia Seleksi Jabatan Eselon II yang juga Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, untuk jabatan Pratama atau jabatan eselon II ini, usia dibatasi maksimal 56 tahun.

Dalam artian usia tersebut dinilai sudah matang untuk memimpin dan menduduki jabatan tersebut. Jika lewat dari usia maksimal itu tentu saja akan ditolak. “Ya untuk batasan usianya ada 56 tahun untuk jabatan pratama. Kalau untuk jabatan utama dan madya bisa 58 tahun umur maksimal,” terangnya.

Dia mengatakan terkait dengan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Untuk persiapan lelang eselon II saat ini masih dilakukan persiapan. Pemprov mengajukan proposal ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi termasuk persyaratan yang diperlukan.

Termasuk menyesuaikan persyaratan dengan PP terbaru yakni PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, disini ada penegasan dari UU tentang ASN. “Penegasan yang memang diamanatkan terkait dengan persyaratan seleksi jabatan eselon II ini,” katanya.

Sejumlah jabatan eselon II Pemprov yang kosong ini cukup strategis. Seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kasat Pol PP, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra.

Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

Ada kualifikasi khusus yang juga ditambahkan oleh Pemprov Bengkulu dalam mutasi ini. Nopian mengatakan, kualifikasi misalnya, pejabat atau kepala dinas Dinas PUPR, pelamarnya harus tahu tentang pembangunan, kemudian berlatar belakang teknis. Dinas Kesehatan juga harus dilamar oleh PNS yang berlatar belakang pendidikan kesehatan. “Untuk pendidikan tidak harus sama persis. Paling tidak ada basis ke situ,” terangnya.

Sehingga dengan ini akan mendapatkan pejabat yang benar-benar mengerti dengan tugas nya. Memiliki kualifikasi yang pas untuk jabatan yang diembankan padanya. Ini tujuan dari penambahan persyaratan tambahan selain yang diatur dalam PP 11 tahun 2017 tersebut. “Proses ini masih berjalan,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Gelombang Tinggi Hantam Laut Bengkulu

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Pulau Baai Bengkulu kembali merilis ...

error: Content is protected !!