Sabtu , 23 Februari 2019
Home / Metropolis / Dewan Deadline DLH Satu Minggu

Dewan Deadline DLH Satu Minggu

BENGKULU – Polemik belum dibayarkannya gaji honorer petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu menjadi sorotan kalangan DPRD. Pasalnya dalam perencanaan APBD 2019 sudah jelas bahwa gaji honorer sudah dianggarkan terhitung mulai dari bulan Januari hingga Desember.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, M. Awaludin menilai, jika petugas kebersihan masih diberdayakan untuk tetap bekerja terhitung dari Januari lalu maka Pemerintah Kota (Pemkot) wajib membayar gaji mereka.

“Dalam APBD itu jelas gaji honorer terutama petugas kebersihan itu sudah dianggarkan. Jadi tidak ada alasan tidak membayar gaji petugas kebersihan. Jangan coba-coba mau memainkan gaji petugas kebersihan tersebut. Sebab dewan akan terus mengawasi masalah ini,” tegas Awaludin.

Menurut Awaludin, pemberlakuan yang berbeda antara petugas kebersihan dengan honorer lain yang mengikuti seleksi tersebut, maka Pemkot juga harus menjamin hak para petugas kebersihan yang telah bekerja membersihkan lingkungan wilayah Kota Bengkulu.

“Menjadi pertanyaan kita kenapa mesti ditahan gaji mereka (petugas kebersihan)? Sementara gaji mereka itu sudah jelas dalam APBD. Jadi tidak perlu lagi menunda-nunda pembayaran gaji. Sebab mereka sudah bekerja dengan baik. Apalagi demi memenuhi kebutuhan hidupnya itu mereka mengandalkan dari gaji itulah,” beber Awaludin.

Selain itu lanjut Awaludin, bila persoalan gaji petugas kebersihan dalam minggu depan tidak tuntas. Maka pihaknya akan memanggil pihak terkait agar segera menuntaskan pembayaran gaji tersebut. “Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut. Kasian mereka (petugas kebersihan) terus menuntut haknya itu. Makanya ini akan menjadi perhatian serius bagi kami,” tuturnya.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hamsi, AMd menyayangkan, persoalan telatnya pembayaran gaji petugas kebersihan sering terjadi setiap tahunnya. Padahal gaji tersebut sudah jelas tercatat dalam APBD setiap tahunnya. “Pak walikota atau pak sekda harus mengevaluasi kinerja para OPD terkait dalam menyikapi persoalan seringkali adanya penundaan pembayaran gaji honorer itu. Sebab masalah ini menjadi perhatian bersama. Karena sudah banyak yang melapor masalah ini. Makanya ini harus segera dituntaskan,” ungkapnya.(new)

Berita Lainnya

Minim Tempat Penampungan Sampah

BENGKULU – Penumpukan sampah liar di Kota Bengkulu sangat sulit diatasi. Beberapa median jalan, terlihat ...