Selasa , 15 Oktober 2019
Home / Daerah / Lebong / Evaluasi Kinerja ULP

Evaluasi Kinerja ULP

PELABAI – Banyaknya proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tahun 2018 yang diputus kontrak, tak lepas akibat kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tidak maksimal. Bagaimanapun, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap bermuara dari penentuan rekanan pelaksana melalui proses lelang.

‘’Kalau pekerjaan dikasih ke perusahaan yang asal, wajar banyak kegiatan fisik tidak selesai,’’ ujar Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Widuri Vivi Silviana, SE kepada RB.

Agar pembangunan Lebong tahun ini dapat berjalan optimal, Pemkab Lebong harus mengevaluasi kinerja ULP. Tidak bisa serta merta menyalahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana atau rekanan ketika dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak. Bisa jadi perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang memang tidak mampu mengerjakan alias dipaksakan.

‘’Anggota Pokja (kelompok kerja, red) yang ada di ULP juga harus dipastikan benar-benar bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme, red) agar kualitas pembangunan di Lebong terjaga,’’ terang Vivi.

Dalam perkara proyek yang diputus kontrak karena progresnya tidak sampai 50 persen atau sudah diperpanjang namun tidak juga selesai, Vivi minta Pemkab Lebong bersikap tegas. Itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Juga diperkuat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ‘’Harusnya ULP proaktif dalam proses blacklist perusahaan, jangan bersikap kaku hanya menunggu usulan dari OPD,’’ tukas Vivi.

Sementara Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapnya berani mengambil keputusan mengusulkan blacklist rekanan pelaksana yang tidak beres hasil pekerjaanya. Logikanya, jika PPK benar-benar mengawasi pekerjaan dengan baik tentu hasilnya akan baik juga. ‘’Kalaupun pekerjaan tidak selesai karena rekanannya yang bandel, pastinya PPK tidak takut mengusulkan sanksi blacklist terhadap perusahaan bersangkutan,’’ tutup Vivi.

Diketahui, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong memutus kontrak 4 proyek yang fisiknya tidak selesai. Antara lain pembangunan Pasar Modern Muara Aman senilai Rp 16,2 miliar oleh PT. Bumi Putri Silampari  dan pembangunan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) senilai Rp 1,15 miliar oleh CV. Najwa Konstruksi.

Lainnya, pembangunan jembatan gantung Air Ketahun di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning senilai Rp 692 juta oleh PT. Aurora Partner Group. Termasuk pembangunan jembatan Air Uram menuju Kantor Camat Uram Jaya senilai Rp 1,8 miliar yang juga dikerjakan CV. Najwa Konstruksi, perusahaan yang juga mengerjakan KTL. Namun hingga kemarin (13/2) Dinas PUPRHub belum mengusulkan 3 perusahaan itu ke daftar blacklist perusahaan.(sca)

Berita Lainnya

Habis Minyak, Feroza Nyungsep

LEBONG UTARA – Selpian Zoa (15), warga Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara nyaris ...

error: Content is protected !!