Rabu , 26 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Izin Alih Fungsi Lahan Belum Berlaku Efektif

Izin Alih Fungsi Lahan Belum Berlaku Efektif

KEPAHIANG – Polemik terkait alih fungsi lahan persawahan di Desa Pulogeto Baru, Kecamatan Merigi, yang saat ini akan dibangun kawasan perumahan mulai menemukan titik terang. Hal ini setelah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang, menyatakan bahwa izin alih fungsi lahan tersebut belum sepenuhnya berlaku efektif.

Dijelaskan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, M. Si, kendati pihak pengembang lahan perumahan seluas 1 hektare tersebut sudah bisa menjalankan kegiatan operasionalnya, namun izin pengalihan lahan tersebut belum sepenuhnya ada. Hal ini lantaran belum ada pengalihan status sertifikat lahan dari nama perorangan menjadi nama perusahaan.

“Kalau terkait IMB, izin lingkungan dan izin operasional memang sudah ada. Namun belum memenuhi komitmen yang disepakati, karena izin tersebut belum sepenuhnya lengkap lantaran belum ada pengalihan status sertifikat atas lahan. Untuk teknis pengalihan status lahan ini, BPN yang berwenang,” jelas Salihin, kemarin (13/2).

Kendati demikian, Salihin juga mengakui bahwa ada beberapa komitmen yang disepakati oleh pengembang dengan Pemkab Kepahiang yang belum terpenuhi atas alih fungsi lahan tersebut. Hanya saja Salihin belum bisa menerangkan secara gamblang komitmen apa yang dimaksud atas alih fungsi lahan tersebut.

“Intinya kalau dari kami tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pun mereka sudah dapat rekomendasi dari Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang,” ungkap Salihin.

Sebelumnya Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang akhirnya angkat suara terkait alih fungsi lahan persawahan di Desa Pulogeto Baru, Kecamatan Merigi. Bahkan menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Hernawan, SPKP, sudah ada lahan pengganti seluas 1,8 hektare yang terbagi menjadi dua lokasi di Desa Pulogeto Baru tersebut. Sebelumnya sudah dilakukan survei dan analisa kelayakan dengan melibatkan BPN dan Dinas PUPR.

“Lahan penggantinya sudah kita siapkan oleh pihak perumahan yang menjadikan lahan tersebut sebagai perumahan. Lahan tersebut sudah kita lakukan survei dan analisa lapangan, dan dinyatakan layak sebagai pengganti lahan yang dialihfungsikan tersebut,” terangnya.

Pengecekan lapangan, menurut Hernawan bertujuan untuk memastikan kelayakan pemanfaatan lahan itu nantinya untuk dijadikan lahan persawahan maupun lahan pertanian hortikultura. “Tim yang dibentuk berdasarkan SK melakukan pengecekan lahan pengganti, layak atau tiidak dijadikan sawah produktif,” pungkas Hernawan. (sly)

Berita Lainnya

Belasan Dewan Tak Hadir Paripurna

KEPAHIANG – Ada fakta menarik dari rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (24/6). ...

error: Content is protected !!