Rabu , 24 April 2019
Home / Metropolis / Seleksi Jabatan Eselon II, Dewan Minta Dilibatkan

Seleksi Jabatan Eselon II, Dewan Minta Dilibatkan

BENGKULU – Proses lelang jabatan pejabat eselon II Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu pernah menimbulkan polemik. Tak ingin hal itu terulang lagi,  anggota DPRD Kota Bengkulu meminta agar mereka ikut dilibatkan dalam perekrutan proses seleksi lelang jabatan eselon II Pemkot.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hamsi mengatakan, Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan harusnya dimintai pertimbangan terkait pengisian jabatan kosong tersebut. Agar kedepan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya.

“Kami (dewan) sebagai wakil rakyat harusnya dilibatkan dalam proses lelang (pejabat eselon II). Karena perekrutan atau penyeleksian lelang jabatan ini harus dilakukan transparan. Jangan sampai nanti timbul masalah sehingga DPRD juga yang dibuat repot. Kalau bisa DPRD juga libatkan sebagai bentuk pengawasan,” kata Hamsi.

Untuk diketahui, jabatan kosong Asisten II Pemkot yang kosong atau masih dijabat pelaksana tugas (plt), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota, dan Kepala Kantor Inspektorat Kota. Kemudian juga jabatan yang akan memasuki masa pensiun seperti Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Yusman, Kepala Dinas Pemberdayaan  Perlindungan Anak dan KB, Rosmidar, lalu Kepala Dinas Dukcpapil Kota Sudarto.

Menurut Hamsi, sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Serta adanya Surat Edaran (SE) MenPAN dan RB No 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah membentuk tim lelang. Tujuannya untuk mewujudkan transparansi dalam reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Serta anggota tim panitia seleksi (pansel) lelang jabatan nantinya yang dibentuk memang harus latar belakang dari kalangan independen dan profesional.

“Sebab dengan dewan yang notabane perwakilan rakyat ini bisa berlangsung secara independen dalam proses penyeleksian lelang jabatan pejabat tersebut, yakni bisa transparan dan benar-benar terbuka,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Hamsi, dirinya tidak menyetujui apabila banyak mantan pejabat ataupun PNS dari luar Pemkot yang mendaftarkan diri dalam proses lelang jabatan pejabat eselon II Pemkot. Hal itu menandakan bahwa pemkot tidak mampu membina pejabatnya sendiri yang bekerja saat ini.

“Ya buat apa menarik mantan pejabat dari luar ataupun kalangan PNS dari luar, sementara di kota sendiri masih banyak PNS yang mampu menjadi sosok pemimpin OPD. Sebab kasian mereka (PNS pemkot) diabaikan, hal itu akan menjadi tanda besar ada apa dengan pemkot malah ngotot menarik PNS dari luar untuk dijadikan pejabat,” kritik Hamsi.

Sementara Anggota DPRD lainnya, Rena Anggraini mengatakan, pihaknya akan mengawasi ketat dalam proses lelang jabatan tersebut, tidak menutupkemungkinan pihaknya akan melakukan hearing dengar pendapat terkait hal tersebut. “Sebab harapan kita jangan sampai nanti malah dipilihnya pejabat tidak berkompoten, dalam artian pejabat yang tidak memenuhi syarat baik yang disesuaikan dengan pangkat, golongan jenjang dan aturan birokrasi yang telah ada. Makanya hal ini menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.

Seperti pernah dilansir RB sebelumnya, Pemkot Bengkulu akan melakukan pembukaan seleksi atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II yang kosong, dijadwalkan bulan Maret mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota, Drs. Bujang, HR MM.

“Kalau untuk lelang jabatan eselon II rencananya dijadwalkan sekitar bulan Maret nanti. Namun itu semua juga tergantung pimpinan soal kepastian pelaksanaannya,” kata Bujang.(new)

Berita Lainnya

Penetapan 1 Ramadan, Kemenag Tunggu Rukyatul Hilal

BENGKULU– Muhamadiyah sudah menetapkan jika 1 Ramadhan 1440 Hijriah bertepatan dengan 6 Mei 2019. Namun ...

error: Content is protected !!