Senin , 27 Mei 2019
Home / Breaking News / Kejagung Klarifikasi 6 ASN Terkait Upah Pungut yang Tak Kunjung Dibayar

Kejagung Klarifikasi 6 ASN Terkait Upah Pungut yang Tak Kunjung Dibayar

BENGKULU– Penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) serius mengusut kasus  insentif upah pungut (UP) pajak tahun 2017. Rencananya mereka turun langsung ke Bengkulu, Selasa (19/2) meminta klarifikasi beberapa ASN Unit Pelaksana Pemungutan Pajak (UPPP) di Kejati Bengkulu untuk melakukan pendalaman.

Sumber terpercaya RB di Kejati membenarkan tentang rencana pemeriksaan saksi yang akan dilakukan oleh penyidik dari Kejagung di kejati. “Kita (kejati) hanya menyiapkan atau memfasilitasi tempat saja karena akan diperiksa di sini (kejati). Kasusnya ditangani oleh kejagung,” ujar sumber RB di Kejati, kemarin.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Hendri Nainggolan, SH, MH saat dikonfirmasi tentang rencana penyidik Kejagung yang akan melakukan pemeriksaan terkait kasus UP di Kejati mengaku belum tahu. “Kalau saya tahu pasti saya kasih tahu teman-teman wartawan, tidak saya tutup-tutupi,” ujarnya.

Pengamat Hukum Pidana Unihaz, Nediyanto, SH, MH menanggapi masalah UP ini menilai bahwa memang ada tindak pidana di dalamnya. Sebab ada indikasi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban membayar hak ASN, ada ada indikasi pelanggaran menyalahgunakan kewenangan. Menahan UP membuat blunder atau “kesalahan besar”.

“Jadi kalau saya perhatikan, pergub nomor 73 kan sudah dicabut. Artinya kewajiban BPKD harus membayar UP kepada ASN yang berhak. Mereka (Pihak mendapat,red) yang dibayar itu sudah melaksanakan tugasnya apa tidak,” ujar Nediyanto.

Harusnya, kata Nediyanto ASN yang benar-benar bekerja melakukan pemungutan pajak itulah yang lebih berhak menerima insentif UP. Menurut dia lebih baik anggaran UP itu dikembalikan semuanya ke kas daerah daripada hanya dibayarkan kepada sebagian pihak yang belum tentu melakukan tugasnya untuk mendapatkan UP.

“Kalau pengawas tidak bekerja, mereka tidak berhak menerima, walaupun pihak polda sendiri. Apalagi kalau ada dugaan tidak ada pertanggungjawaban penerimaan. Ini saya perhatikan hampir sama dengan kasus RSUD M.Yunus Bengkulu tentang honor dewan pembina,” kata Nediyanto.

Kalau ternyata pengawas tidak melakukan tugasnya sebagai pengawas dalam hal keuangan daerah dan terkait kegiatan pemungutan pajak, maka tidak berak menerima insentif UP. “Menurut saya itu juga harus diusut. Kalau mereka menerima UP tapi tidak melakukan kewajiban, tidak tahu kapan mereka melakukan pengawasan, bagaimana laporannya, bagaimana cara mereka melakukan pengawasan, itu penyalahgunaan kewenangan,” jelas Nediyanto.

Sementara itu, mantan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto belum bisa dikonfirmasi. RB mencoba menghubungi nomor handphonennya yang aktif berulang kali. Namun hingga tadi malam beliua tidak merespon alias tidak mengangkat telpon.

Salah satu Tim UPPP Lebong yang juga merupakan PNS di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri mengetahui Kejagung sudah mulai lidik kasus ini. “Selasa itu informasinya ada 6 orang yang diperiksa dan dimintai klarifikasi. Kasus ini sepertinya sudah lidik, karena klarifikasi itu bagian dari lidik,” kata Rofiq.

Namun ia belum dapat informasi tentang pemanggilan pejabat terkait seperti Heru Susanto (Mantan Kepala BPKD) atau mantan Karo Hukum Mukhlisin. “Mungkin nanti dipanggil dan diperiksa juga. Kenapa Karo Hukum memungkinkan dipanggil juga karena ini terkait juga dengan produk hukum yang dikeluarkan yakni pergub nomor 73 itu,” ujar Rofiq.

Dikatakan Rofiq, dalam pergub 73 tahun 2017 itu ada pasal 7 ayat 4 mengatur pilihan antara Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) atau UP. Menurut Rofiq, kata-kata “atau” dalam pergub itu bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Dan bertentangan dengan kepastian hukum.

“Jadi dalam pergub 73 itu tidak boleh ada kata pilihan seperti “atau” karena pergub itu sudah mengatur protokol regulasi yang lebih bersifat teknis operasional. Bukan ketentuan norma yang masih bersifat abstrak. Harus sudah sangat detil,” terangnya.

Lagipula, pergub nomor 73 itu sudah dibatalkan setelah direvisi dengan pergub nomor 52 tahun 2017 yang menghilangkan pasal 7 ayat 4 tersebut. “Dihilangkan kata atau menjadi dan. Jadi, dengan adanya pergub 52 itu sebagai legal standing tindak lanjut dari UU nomor 28 tahun 2009, PP nomor 69 tahun 2010 dan SE Kemendagri nomor 973/2593/KEUDA dan SK Gubernur nomor P.343.BPKD tahun 2017 bahwa UP dapat diberikan untuk tim teknis pemungut pajak daerah dan restribusi daerah,” papar Rofiq.

Ia melanjutkan, kalau pergub 73 sudah dibatalkan, artinya konsekwensinya pergub 73 tersebut tidak berlaku lagi. Artinya pihak pembuat pergub 73 sudah mengakui kesalahan, kekeliruan dan mengkadaluarsakan pergub 73 itu sehingga seluruh ASN teknis pemungut pajak sudah mendapatkan payung hukum untuk mendapatkan UP.

“Jadi perbuatan Kepala BPKD (heru,red) yang sengaja menahan atau tidak membayarkan UP untuk tahun 2017 sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena bertentangan UU, PP dan SE Mendagri. Harusnya UP untuk tim teknis sudah bisa dibayarkan setelah pergub 73 khusus pasal 7 ayat 4 itu direvisi dengan pergub 52. Karena anggaran untuk membayarkan UP itu sudah ada di dalam APBD 2017 sebesar Rp 13 miliar,” kata Rofiq.

Menurut Rofiq, pada mekanisme pembayaran, tugas dan kewenangan kepala BPKD itu sebagai bendahara umum daerah tidak bisa melakukan tindakan menahan UP. “Di Kemendagri juga sudah rapat tanggal 15 Januari lalu membahas soal ini. Tapi argumentasi yang dikemukakan oleh pak Heru masih menggunakan argumentasi yang lama bahwa katanya kami lebih memilih TPP,” tambah Rofiq.

Sementara itu, menyikapi pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI terkait dengan tidak dibayarkannya UP pajak, tahun 2017 mendapatkan respon dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman. Dia menjelaskan, penyidik Kejagung silakan saja melakukan pengusutan dengan meminta klarifikasi pada sejumlah pihak terkait dengan itu. Sehingga bisa diketahui ada atau tidak pelanggaran  hukum dengan permasalahan pokok yang tengah diselidiki. “Kalau ada permasalahan hukum, kemudian itu merugikan Negara ya harus diproses,” terangnya.

Tetapi jika upah pungut itu tidak dibayarkan, dengan alasan yang jelas sesuai dengan perturan yang berlaku, maka ini akan menjadi pertimbangan. Semisalnya uang UP ini tidak dibayarkan dan masih berada di kas daerah, tidak ada kerugian Negara di dalamnya. Tetapi jika uang ini dicairkan dari kas daerah kemudian diselewengkan tentu ini menjadi kerugian Negara. “Kalau memang tidak dicairkan dari kas daerah ini masuk pada administrative,” katanya.

Selain itu juga nantinya penyidik bisa mengklarifikasi pada pihak terkait dasar hukum tidak dibayarnya TPP tersebut. Sebab beberapa waktu sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sehingga jika TPP dibayarkan, kemudian UP dibayar, mungkin pengelola uang daerah ini khawatir terjadi tumpang tindih dalam penyaluran jenis insentif tambahan untuk para PNS ini. “Penyelidik tentu akan mendalami ini,” tersebut.

Dia mengatakan insentif UP ini untuk merangsang para petugas pemungut pajak untuk bekerja lebih semangat dalam menagih pajak pada wajib pajak. Kemudian ada TPP yang juga merupakan insentif bagi pegawai. “Apakah para petugas pemungut pajak ini menerima juga TPP. Nah ini mungkin dicari dulu. Sebab pengelola uang Negara Mereka tidak gegabah. Sebab  uang Negara itu sensitive kalau ada penyimpangan kena masalah hukum. Sehingga mereka lebih berhati-hati,” terangnya.

Sementara itu Asisten III Pemda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan kalau dia belum mengetahui jika ada ASN UPPP yang akan dipanggil penyidik dari Kejaksaan Agung terkait. Sehingga dia tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Saya belum tahu soal itu. Karena saya baru pulang dari Lubuklinggau,” tutup Gotri(tew/del)

Berita Lainnya

Lantaran Coba Perkosa Ibu Kandung, Wartawan Diamankan

KOTA BINTUHAN – Wartawan (30) warga Desa Talang Padang Kecamatan Kinal diamankan anggota Polsek Kaur ...

error: Content is protected !!