Senin , 27 Mei 2019
Home / Breaking News / Kejagung Usut Upah Pungut Pajak

Kejagung Usut Upah Pungut Pajak

BENGKULU–  Belum dibayarnya insentif Upah Pungut (UP) pajak untuk Tim Teknis UPPP Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2017 diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Informasi RB terima, penyidik Kejagung sudah melayangkan surat panggilan kepada pihak-pihak terkait untuk datang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu guna dimintai keterangan.

Salah satu tim teknis pemungut pajak Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri, SH mengaku sudah mengetahui hal itu. Dirinya juga mendapat surat panggilan Kejagung untuk dimintai keterangan. Selain dia, Kepala UPPP lainnya juga akan dimintai keterangan. “Yang sedang diusut ini terkait insentif UP pajak tahun 2017 yang tidak dibayarkan kepada kami,” ujar Rofiq.

Dikatakan Rofiq, insentif UP pajak yang tidak dibayarkan pada tahun 2017 itu triwulan 1-3. Namun khusus insentif UP untuk tim pembina seperti gubernur, wakil gubernur termasuk sekda sebagai koordinator keuangan daerah dicairkan atau dibayarkan lunas.

Rofiq menambahkan, berdasarkan pembayaran UP itu sudah ada dan jelas dasar dan landasan hukumnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 171 dijelaskan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui APBD.

Selanjutnya, ada landasan lain yakni PP Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa insentif dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan, sekretaris daerah selaku koordinator keuangan daerah dan pihak-pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Tidak hanya itu, pemberian insentif UP pajak juga berdasarkan surat edaran Kemendagri Nomor 973/2593/KEUDA tanggal 11 Juli 2017 perihal insentif pemungutan pajak daerah pada pemerintah provinsi. Kemudian SK Gubernur Bengkulu Nomor 52 tahun 2017 yang telah direvisi dari SK Nomor 73 Tahun 2016. Dalam SK Gubernur Nomor 52 Tahun 2017, pasal 7 ayat 4 sudah dihapuskan sehingga tim teknis pemungut pajak bisa mendapatkan TPP dan insentif UP pajak.

Lanjut Rofiq, insentif UP untuk tim teknis pemungut pajak daerah pada tahun 2017 triwulan 1-3 tidak dibayarkan oleh Heru Susanto yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bendahara Daerah (BUD) dengan alasan Pergub 73 tahun 2016 pada pasal 7 dan ayat 4 mengharuskan PNS memilih TPP atau UP.

Terpisah, pengamat hukum pidana dari Unihaz Bengkulu, Sapuan Dani, SH, MH mengatakan persoalan insentif UP pajak ini jika memang ada pelanggarannya bisa mengarah pada pidana. Sebab ada perbuatan yakni tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. “Harusnya tim teknis pemungut pajak itu dapat juga insentif UP kalau memang gubernur dan wakil gubernur dapat. Menjalankan PP itu tidak boleh tebang pilih,” tegas Sapuan.

Sapuan percaya kasus itu akan diusut tuntas oleh jaksa. “Sekarang kita percayakan saja pada pihak kejaksaan agar kasus ini diusut tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Martin Luther saat dikonfirmasi mengaku belum tahu tentang kasus UP yang sedang diusut oleh Kejagung. “Saya belum tahu. Nanti hari Senin saya coba tanya sama jaksa pidsus,” jelasnya.(tew)

Berita Lainnya

Lantaran Coba Perkosa Ibu Kandung, Wartawan Diamankan

KOTA BINTUHAN – Wartawan (30) warga Desa Talang Padang Kecamatan Kinal diamankan anggota Polsek Kaur ...

error: Content is protected !!