Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Metropolis / Pajak Sarang Walet Belum Maksimal

Pajak Sarang Walet Belum Maksimal

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu kembali mempertanyakan realisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Burung Walet di Kota Bengkulu. Pasalnya banyaknya bangunan ruko yang memiliki sarang burung walet di Kota Bengkulu yang setiap tahunnya berkembang pesat, namun ternyata belum tergarap maksimal.

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bengkulu, Zulaidi mengatakan, sektor PAD sarang walet itu potensinya lumayan besar sekali. Sebab bisa lihat sendiri, ruko-ruko yang bertingkat itu rata-rata memiliki sarang burung walet. “Jadi sangat disayangkan sekali kalau pemkot tidak bisa menggarap potensi dari sektor pajak burung walet secara maksimal. Apalagi yang tampak selama ini hanya pendapatan hotel, restoran, parkir, dan pasar. Sementara pajak sarang walet ini tidak tampak terlihat,” sesal Zulaidi.

Untuk diketahui, pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Burung Walet di Kota Bengkulu memang belum tergarap dengan maksimal. Pasalnya dari target PAD sebesar Rp 700 juta untuk tahun  2014 dan 2015 target PAD dari sektor pajak burung walet hanya tercapai sebesar Rp 300 juta. Kemudian tahun 2015, 2016, dan 2017 juga hal yang sama.

Dikatakan Zulaidi, tidak dipungkiri Bengkulu merupakan sebagai daerah penghasil sarang burung walet cukup besar di wilayah sumatera. Tentunya potensi sumber pendapatan daerah yang besar dari pajak sarang burung walet. Diperkirakan ada sekitar ratusan bangunan yang memiliki sarang burung walet. Potensi pajak dari sarang burung walet itu bisa mencapai miliaran rupiah.

“Sejauh ini kita memang kurang tahu persis itu berapa target PAD dari pajak sarang burung walet setiap tahunnya. Yang jelas masalah pajak burung wallet ini juga harus dibahas bersama leading sektor OPD yang bertanggungjawab memungut pajak burung sarang walet, apalagi ini berkaitan dengan potensi PAD, harus dicari formulasi khusus” papar Politisi PKS ini.

Selain itu lanjut Zulaidi, petugas pajak Pemerintah Kota Bengkulu dituntut harus mampu menggarap potensi pajak sarang burung walet untuk menghasilkan PAD. Karena selama ini para pengusaha sarang burung walet terkesan tidak mau membayar kewajiban rutin untuk membayar pajak tersebut.

“Sebaiknya memang beberapa ruko yang memiliki sarang burung walet itu harus didata ulang keseluruhannya. Karena saat ini bangunan ruko terus berkembang. Supaya tahu berapa sebenarnya potensi PAD dari pajak sarang burung walet itu,” tuturnya.(new)

Berita Lainnya

Dewan Minta Walikota Evaluasi TP2KB  

BENGKULU– Adanya Tim Perencanaan Pembangunan Kota Bengkulu (TP2KB) yang dibentuk oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan, …