Jumat , 6 Desember 2019
Home / Metropolis / Dua Tahun Ganti Rugi Belum Tuntas

Dua Tahun Ganti Rugi Belum Tuntas

BENGKULU – Belasan warga Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu khususnya yang memiliki tanaman di atas lahan proyek PLTU Pulau Baai menuntut tuntas pembayaran ganti rugi tanam tumbuh. Menurut warga, masih ada sekitar Rp 2,79 miliar lagi yang harus dibayarkan oleh PT Pelindo II Cabang Bengkulu atas kerusakan tanam tumbuh milik warga ini.

Tak hanya menuntut pembayaran ganti rugi, warga bersama tim advokasi Kanopi yang bergerak di lingkungan hidup dengan menamakan diri tim advokasi Bengkulu untuk energi bersih menuntut pencabutan izin lingkungan No: 503/14.b/12/KP2T/2016 karena diduga dikeluarkan tidak berdasarkan kajian yang benar.

“Sudah diterima 14 warga ini sebesar Rp 333,8 juta pada April 2 tahun lalu. Harusnya bila mengacu pada Pergub masih tersisa Rp 2,79 miliar wajib dibayarkan atas tanaman milik warga yang sudah digusur,” kata pendamping warga, Drs. Tiar Hakimi, kemarin (18/2).

Berdasarkan Pergub Nomor 27 Tahun 2016 terkait ganti rugi ini, terangnya, untuk tanaman sawit baru tanam dihargai Rp 300 ribu per batang, belum menghasilkan Rp 400 ribu per batang, dan yang sudah menghasilkan dihargai Rp 700 ribu per batang. Namun pembayaran yang diterima warga terkena imbas dari keberadaan PLTU Pulau Bai ini belum sampai setengahnya.

“Di luar tanaman sawit juga banyak tanam tumbuh seperti tanaman timun, sayur-sayuran, cabe, kelapa, itu belum juga dibayarkan,” jelasnya.

Sementara itu, Nurjana, salah satu warga yang menuntut ganti rugi atas tanam tumbuh ini mengaku ada sekitar 700 batang sawit miliknya dibabat habis tanpa izin dan sepengetahuan dirinya. Ganti rugi yang diterimanya baru Rp 9 juta dari jumlah Rp 490 juta yang harusnya dibayarkan. “Tahu-tahu tanaman saya sudah habis dibabat, rata dengan tanah,” keluhnya.

Senada dengan Nurjana, Wardi yang tanaman sawitnya sudah menghasilan per bulannya bisa mendapat 1 ton juga mengalami nasib sama. Sebanyak 315 batang sawitnya dibabat habis, namun baru dibayarkan Rp 39 juta dari Rp 220,5 juta yang harus dibayarkan. “Sudah dibayar Rp 125 ribu per batang, seharusnya sesuai Pergub kalau sudah menghasilkan Rp 700 ribu per batang,” beber Wardi.

Pertemuan kemarin (18/2), merupakan kelanjutan dari pertemuan pada 31 Januari lalu di Kantor Gubernur. Lantaran tidak ada kabar, pihaknya lalu mendatangi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Senin (18/2) pagi. Lalu diajak untuk rapat bersama di Kantor Gubernur untuk membahas tuntutan warga tersebut siang harinya pukul 14.00 WIB. Sayangnya, dalam pertemuan kemarin belum ada kesimpulan pasti terkait tuntutan tim advokasi Bengkulu untuk energi bersih Bengkulu.

“Akan dilakukan pertemuan kembali. Terkait ganti rugi tanam tumbuh dijadwalkan Kamis (21/2) atau Jumat (22/2) ini  di Kantor PT Pelindo II Cabang Bengkulu,” ujar Manajer Advokasi Kanopi, Sony Taurus.

“Sedangkan terkait dengan izin lingkungan PLTU Batu Bara akan diklarifikasi dengan tim Amdal Provinsi Bengkulu melalui bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambung Sony. (key)

Berita Lainnya

Bersih Pantai TNI dan Pemda, Peringati Hari Juang Kartika

BENGKULU– Memperingati HUT TNI Angkatan Darat ke -74 tahun 2019, Komando Distrik Militer (KODIM) 047 ...

error: Content is protected !!