Kamis , 23 Mei 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Pengembalian Lahan TIC Tunggu Putusan Banding

Pengembalian Lahan TIC Tunggu Putusan Banding

KEPAHIANG –Kejari Kepahiang masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu yakni penolakan sebagian vonis majelis hakim terhadap Sapuan, mengenai lahan Tourist Information Centre (TIC) Kepahiang yang harus dikembalikan Pemkab Kepahiang kepadanya.

Bahkan Kejari Kepahiang selaku Pengacara Negara melayangkan banding atau penolakan atas putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut, ditunjukkan dengan mengajukan banding ke PT Bengkulu untuk membatalkan atau memperbaikan putusan majelis hakim.

Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifuddin, SH, MH mengakui usulan banding yang disampaikan jaksa terkait perihal pengembalian lahan TIC dari Pemkab Kepahiang kepada Sapuan. “Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor  Bengkulu terhadap perkara Bando Amin Cs, sikap kami sebagai JPU terhadap putusan tersebut menerima atau tidak mengajukan banding. Hanya saja terkait pengembalian lahan, karena dalam perkara lahan tersebut bukan sebagai alat bukti, maka kami mengajukan banding atas putusan majelis hakim,” ujar Kajari.

Atas putusan Pengadilan Tipikor, Kajari mengaku menerima sebagian dan menyatakan banding terhadap salah satu putusan, yang menyatakan tanah dan sertifikat hak milik tanah objek perkara dikembalikan kepada terpidana Sapuan.

“Menurut tim JPU berdasarkan pasal 240 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan tinggi mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama apabila ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan lain, maka pengadilan tinggi dapat membuat suatu putusan dan memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri,” beber Kajari.

Ia berpandangan, putusan terhadap tanah yang harus dikembalikan kepada Sapuan bertentangan dengan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena aset negara pihak manapun dilarang melakukan penyitaan.

Sebelumnya, mejelis hakim Tipikor Bengkulu memvonis terdakwa Bando Amin dan Sapuan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Syamsul Yahami dijatuhi penjara selama 2 tahun 2 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ketiganya dijerat hukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembelian lahan Tourist Information Center (TIC) Pemkab Kepahiang tahun 2015. Ketiganya dinilai bersekongkol menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk membeli lahan TIC di Kelurahan Dusun Kepahiang.

Dalam proses penyidikan, Sapuan mengembalikan kerugian negara secara bertahap. Atas pertimbangan tersebut majelis hakim pada putusannya memutuskan bahwa lahan TIC yang menjadi objek perkara dikembalikan kepada Sapuan selaku pemilik lahan.(sly)

Berita Lainnya

Tunggu Putusan Hukum Tetap

KEPAHIANG – Pascaditetapkannya Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Bendahara Desa (Bendes) Ujan Mas ...

error: Content is protected !!