Kamis , 18 April 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Raperda Inisiatif Ditunda

Raperda Inisiatif Ditunda

KEPAHIANG – Karena belum memiliki naskah akademik (NA), tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kepahiang hingga saat ini masih tertunda. Ketiga raperda inisiatif tersebut yakni Raperda Tentang Penyelenggara Pendidikan, Raperda Tentang Pesantren dan Agama serta Raperda Tentang Perlindungan Pertanian.

Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepaihang, H. Zainal S.Sos mengungkapkan hingga saat ini NA dari ketiga raperda unisiatif tak kunjung siap, walaupun masa sidang pertama tahun 2019 ini hanya menyisakan waktu 1,5 bulan lagi. Untuk itu rencana pembahasan ketiga raperda inisiatif tersebut yang harusnya dilaksanakan pekan ini, terpaksa ditunda terlebih dahulu.

“Sepertinya memang tidak bisa dibahas saat ini karena NA-nya belum siap. Kita tidak bisa melakukan pembahasan kalau tidak ada NA sebagai landasan acuan kita. Saat ini NA yang dibuat oleh pihak ketiga memang belum bisa diselesaikan cepat lantaran waktu yang cukup sempit,” ungkap Zainal.

Kendati demikian, Zainal memastikan walaupun belum bisa dibahas pada sidang pertama ini, namun bisa dikejar pada pembahasan di masa sidang kedua tahun ini. Ia juga memastikan sebelum masa jabatan DPRD Kabupaten Kepahiang periode ini berakhir, ketiga Raperda tersebut akan segera rampung.

“Kita masih ada masa sidang kedua, jadi tak perlu khawatir. Tak terkejar di masa sidang ini, akan kita rampungkan di masa sidang berikutnya. Yang jelas sebelum masa jabatan kita berakhir, semuanya sudah selesai,” terangnya.

Politisi PKB ini menambahkan pihaknya sangat optimis untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum berakhirnya masa jabatan dewan, terkhusus tentang pendidikan yang ada di Kabupaten Kepahiang, meski selama ini sekolah umum dibiayai pemerintah, melalui Perda tentang Pesantren pihaknya berharap sekolah keagamaan mendapat perhatian yang sama.

“Kita optimis, karena Raperda ini kita anggap sangat penting ada Raperda tentang Penyelenggara Pendidikan dan Raperda tentang Pesantren dan Agama. Ini menjadi upaya kita untuk pemerataan pendidikan, karena dalam raperda ini diatur bahwa pesantren mendapatkan hak yang sama dengan sekolah swasta,” pungkas Zainal.(sly)

Berita Lainnya

Ada Potensi Bencana, BPBD Bentuk Desa Siaga Bencana

KEPAHIANG – Kondisi geografis Kabupaten Kepahiang yang berada dalam zona merah gempa bumi dan ring ...

error: Content is protected !!