Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Daerah / Curup Pos / Perusahaan Hanya Diputus Kontrak

Perusahaan Hanya Diputus Kontrak

CURUP – Tidak hanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp 701 juta saya yang belum tertagih kepada PT. Yasuba Dwi Perkasa, ternyata pejabat teknis berwenang di RSUD Curup tidak mengusulkan perusahaan tersebut masuk ke dalambBlacklist atau daftar hitam perusahaan yang diberikan sangsi. Padahal jelas-jelas perusahaan dari pulau Jawa tersebut sempat diberikan perpanjangan waktu hingga 90 hari, namun tidak juga menyelesaikan pekerjaannya.

Idealnya perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, termasuk yang tidak menyelesaikan tanggungjawab TGR diusulkan untuk masuk dalam blacklist atau daftar hitam kepada Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Rejang Lebong (RL). Baru nantinya usulan tersebut disampaikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

Direktur RSUD Curup drh. Asep Setia Budiman kepada RB mengakui bahwa memang belum ada usulan blacklist untuk perusahaan tersebut. Hanya saja mereka melakukan pemutusan kontrak pekerjaan, setelah perusahaan diberikan perpanjangan waktu namun tidak juga menyelesaikan pekerjaannya.

‘’Itukan sudah diberhentikan (putus kontrak, red) untuk pekerjaannya. Sudah putus kontrak itu. Untuk masalah blacklist segala macam, itu ada, ada cara lain, atau ada aturannya. Tapi yang jelas sudah diberhentikan (putusa kontrak, red) pekerjaannya itu,’’ jelas Asep.

Sementara itu, Kabag Administrasi PBJ Setkab RL Hamsapari, ST, MT saat dikonfirmasi RB, juga mengatakan, sejauh ini mereka memang belum mendapatkan usulan blacklist dari instansi atau OPD manapun terkait perusahaan yang putus kontrak. ‘’Kalau sepengetahuan saya belum ada (usulan, red), tapi coba nanti dicek saja daftar hitam di web LKPP atau web LPSE,’’ singkat Hamsapari.

Untuk diketahui, TGR kepada PT. Yasuba Dwi Perkasa terkait pekerjaan empat item pembangunan tahun 2017 lalu. Yaitu Gedung Serba Guna, Gedung CSSD, Gedung Radiologi dan Gedung Laboratorium. Dari hasil audit BPK ada temuan Rp 801 juta tersebut masing-masing denda keterlambatan senilai Rp 532 juta dan diselesaikan Rp 80 juta. Serta adanya dugaan kelebihan pembayaran senilai Rp 268 juta dan diselesaikan Rp 20 juta.(dtk)

Berita Lainnya

Waspada Kebakaran Lahan!

CURUP – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten RL terus bersiaga dengan personel dan armada mereka. ...

error: Content is protected !!