Kamis , 27 Juni 2019
Home / Metropolis / Segera Berlakukan Sistem Komputerisasi

Segera Berlakukan Sistem Komputerisasi

BENGKULU– Sistem cara manual yang masih digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam menginvatarisir aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) hingga saat ini terus mendapat sorotan dari DPRD Kota. Sebab keberadaan aset milik Pemkot Bengkulu dengan nilai miliaran rupiah, sampai saat ini belum tertata dengan baik salah satunya belum ada pusat data khusus sistem komputerisasi berupa database.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota, Heri Ifzan, SE menyarankan, agar pemkot ditahun 2020 mendatang, dalam menata aset sudah harus menggunakan sistem komputerisasi database ditiap masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota. Sebab jika penataan aset masih dengan cara manual, tentu akan terus sulit pemkot mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK Perwakilan Bengkulu.

“Karena di setiap daerah lain dalam menata asetnya sudah dengan sistem komputerisasi, dan setiap aset daerah sudah ada database. Jadi penataan sejumlah aset benar-benar tertata dengan baik. Dan sudah sepatutnya Pemkot juga demikian meniru,” jelas Heri.

Apalagi terkait penataan aset menurut Heri, sejumlah aset daerah yang tersebar di kota saat ini belum terdata secara akurat oleh Pemkot Bengkulu. Seperti terkait aset tanah yang selama ini banyak sekali tidak terdata dengan baik. Pemkot harus memperkuat langkah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga tanah yang ada di Kota Bengkulu bisa terselamatkan.

“Termasuk seperti ke depan jangan ada lagi tanah yang diambil oleh warga tanpa sepengetahuan pemkot. Makanya sistem komputerisasi itu untuk mempermudah melacak keberadaan aset pemkot yang belum jelas,” ungkapnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD kota lainnya Hamsi mengatakan, sistem komputerisasi database dalam pendataan sejumlah aset milik daerah harus segera diberlakukan. Hal ini untuk mencegah sejumlah aset daerah agar tidak hilang. “Karena ketika sudah ada database, maka akan gampang dilacak keberadaan asetnya. Sebab ini berkaitan dengan input data keseluruhan,” ujarnya.

Selain itu lanjut Hamsi, masalah aset pemerintah ini harus ada formula terbaru, salahsatunya penerapan database itu. Maka dari itu dalam membuat formulasi itu pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung. Sehingga menghasilkan kesepahaman. “Jadi ketika pendataan sejumlah asset sudah bagus, tentu untuk meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) tidak akan sulit,” tukasnya.(new)

Berita Lainnya

Gelombang Tinggi Hantam Laut Bengkulu

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Pulau Baai Bengkulu kembali merilis ...

error: Content is protected !!