Selasa , 26 Maret 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / P3K Batal, Penyuluh Pertanian Datangi BKD

P3K Batal, Penyuluh Pertanian Datangi BKD

PROTES: Penyuluh Pertanian saat mendatangi kantor BK-PSDM Bengkulu Utara, kemarin (22/2) melakukan protes lantaran P3K batal dilakukan tahun ini.

ARGA MAKMUR – Sekitar 20 penyuluh pertanian, kemarin (22/2) mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Bengkulu Utara (BU). Mereka mempertanyakan, lantaran Pemkab BU batal melaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sesuai dengan surat BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

BU sendiri mendapatkan 135 kuota penerima P3K. Semuanya honorer K2 baik itu penyuluh pertanian, tenaga kesehatan dan guru. Sebanyak 62 penyuluh pertanian yang teregistrasi siap mengikuti tes tersebut. Namun mereka batal mengikuti tes lantaran Pemkab BU tidak melaksankaan tes.

Ketua Forum THLBPP BU, Agus Pianto menuturkan, alasan Pemkab BU membatalkan perekrutan P3K lantaran tidak ada anggaran dana untuk membayar P3K setelah nantinya dinyatakan lulus. Pasalnya, sudah ada surat KemenPAN-RB jika penyuluh pertanian tetap akan dibayar dari APBN layaknya saat ini.

“Pembayaran ditanggung APBD itu untuk tenaga kesehatan dan medis. Kami penyuluh pertanian tetap dibayar APBN. Jadi tidak membebani APBD kalaupun kami diangkat,” terangnya.

Selain menjelaskan jika penyuluh pertanian tetap dibayar oleh APBN sepanjang 2019, dijelaskan juga 2020 mendatang honor mereka sebagai P3K dibayar melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga DAU yang saat ini sudah ada akan ditambahkan.

“Makanya kami mempertanyakan kebijakan untuk tidak merekrut itu, jelas merugikan kami. Sedangkan sebagian kami sudah mendaftar secara online, namun batal ikut lantaran Pemkab tidak mengirimkan kebutuhan formasi ke BKN,” ujar Agus.

Kepala BK-PSDM BU, Drs. H. Setyo Budi Raharjo, M.Pd menuturkan, akan ada perekrutan periode kedua untuk pegawai P3K. Dalam periode ini ia memastikan Pemkab BU akan melaksanakan tes dan menganggarkan dana dalam APBD.

“Untuk tahun ini memang kita tidak menganggarkan, bukan hanya untuk penggajian namun untuk tahapan juga kita tidak menganggarkan,” pungkas Budi. (qia)

Berita Lainnya

Enam Warga Tewas Kecelakaan Akibat Ugal-ugalan

ARGA MAKMUR – Jika biasanya kerusakan jalan menjadi penyebab utama kecelakaan, belakangan ini justru jalan ...

error: Content is protected !!