Sabtu , 25 Mei 2019
Home / Breaking News / Kisruh Kasus HGU, Setelah Polda Tetapkan 1 Tersangka yang Lain Berpeluang Terseret !!

Kisruh Kasus HGU, Setelah Polda Tetapkan 1 Tersangka yang Lain Berpeluang Terseret !!

LAHAN : Bekas lahan peternakan PT. Suminar Agung. (foto ade/rb)

DIREKTUR PT. Suminar Anggun Sunjoto Anggoro, Dipl.-Ing, Sf melaporkan mantan Manager Peternakannya bernama RI karena diduga melakukan penggelapan dan pemalsuan terhadap Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 19 milik perusahaan itu. Atas laporan itu, 1 Februari lalu RI ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Bengkulu. Tidak tertutup kemungkinan bakal ada pihak lain bakal terseret.  Berikut laporannya

Kasubdit Jatanras Polda Bengkulu AKBP. Max Miriniers mengatakan, kalau RI sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan penggelapan HGU PT Suminar Anggun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga terhadap RI sebagai terlapor, penyidik menyimpulkan sudah cukup bukti untuk menaikkan status RI sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Sunjoto Anggoro, Dipl.-Ing, Sfi, Direktur PT Suminar Anggun tersebut.

“RI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena penyidik berkeyakinan sudah cukup bukti untuk menetapkan RI sebagai tersangka,” kata Max Mariners.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RI kemudian ditahan oleh penyidik di sel tahanan Polda Bengkulu. Keluarga RI pun meminta pengajuan penangguhan penahanan terhadap mantan Manager Peternakan PT Suminar Anggun tersebut. Max, mengatakan sudah menerima surat penangguhan penahanan itu. Namun saat ini belum ada kebijakan pimpinan untuk mengabulkan usulan penangguhan penahanan. “Kita masih melengkapi berkasnya,” ujarnya.

Dalam kasus jual beli lahan HGU seluas 92 hektare di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah itu, ada pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dari data yang berhasil dihimpun, yang membeli adalah AF selaku Direktur PT AS. Serta ada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengesahkan jual beli tersebut. Karena lahan yang dijual itu adalah sertifikat HGU. Lalu bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya. Apakah ada peluang penambahan tersangka lainnya?.

Max Marinier mengatakan untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lainnya, tentu membutuhkan tahapan untuk membuktikannya. Dalam waktu dekat, penyidik akan kembali menggelar pekara internal atas kasus ini, berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka RI. Ini nanti akan menentukan apakah pihak yang terkait lainnya itu bisa dilanjutkan dan di tingkatkan statusnya. Selain itu juga yang mempengaruhi adalah hasil pengumpulan barang bukti lainnya. “Ini butuh proses dan tahapan,” Max.

Ketegangan antara Sunjoto dengan RI ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, 5 Oktober 1998 lalu terjadi insiden antara Sunjoto dengan keluarga RI masih terkait dengan lahan HGU itu. Untuk insiden fisik dilaporkan di Polresta Bengkulu. Selain itu juga Sunjoto melaporkan dugaan penggelapan sertifikat HGU yang diduga dilakukan RI ke Polda Bengkulu.

Dalam sidang terhadap dugaan penggelapan itu, majelis hakim PN Bengkulu memutuskan  menyerahkan sertifikat  HGU nomor 19 tersebut kepada terdakwa RI. Tertuang dalam putusan PN Bengkulu No. 86.pid.B/1999/PN.BKL tanggal 21 Juni 1999  menyatakan bahwa sertifikat HGU No. 19  dikembalikan  kepada RI.

Terbaru Sunjoto kembali melaporkan pada 6 Juli 2018. Lalu sejauh mana putusan pengadilan  tersebut tahun 1999 tersebut mempengaruhi proses penyidikan terhadap laporan itu, Max Mariniers mengatakan putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum incrach HGU dikembalikan ke RI.  Namun menurut Max dari hasil penyelidikan HGU itu masih punya PT Suminar Anggun. “RI sudah tidak lagi orang PT. Suminar Anggun sudah dipecat di tahun 1990an. Kita belum tahu apakah ada tersangka lainnya kita lihat dari hasil gelarnya nanti,” tutup Max Mariners.

Direskrimum Polda Bengkulu Kombes. Pol. Pasma Royce mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Fokusnya pada konstruksi pasal yang ada saja dulu, yakni dugaan penggelapan. Terkait hal lainnya dalam kasus ini yang mungkin saja berkembang, saat ini masih dalam pendalaman. “Masih kita periksa semuanya,” katanya.

Terkait dengan putusan pengadilan yang mengembalikan sertifikat HGU nomor 19 PT Suminar Anggun itu ke tersangka RI, Pasma mengatakan kalau sertifikat itu dititipkan saja pada RI. Secara susunan direksi diduga RI tidak ada hak terhadap sertifikat itu. Karena dalam perusahaan itu ada komonditer, ada pemilik saham dan lainnya. “Kita ke pasal penggelapan terlebih dahulu,” terangnya.

Sumber RB menerangkan, Pada tahun 1985 untuk mengelola Unit Peternakannya, Direktur PT. Suminar Anggun,  Sunjoto Anggoro, Dipl.-Ing, Sfi mendirikan anak perusahaan bernama  CV. Ova. Dia memasukkan lima orang pemegang saham, yang empat  orang diantaranya adalah istri, saudara-saudara kandung, rekan dekat. Sedangkan yang kelima adalah karyawan sekaligus merangkap sebagai Manager Peternakan PT. Suminar Anggun bernama RI,  yang diangkat sebagai Direktur CV. Ova.

Masing-masing Pesero diberi  saham cuma-cuma sebesar 20 persen. CV Ova beroperasi dengan modal yang diberikan oleh PT Suminar Anggun. Namun, beberapa hari kemudian salah seorang  Pesero Komanditer mengundurkan diri dan mengembalikan atau menyerahkan haknya atas CV. Ova kepada Sunjoto Anggoro.

Pembuatan Akta tersebut ditindak-lanjuti dengan Surat Pengangkatan PT. Suminar Anggun No. 13/SA/J/II/87, tanggal 18 Pebruari 1987. Menunjuk CV. Ova sebagai pengelola unit peternakan milik PT. Suminar Anggun. Dengan imbalan sebesar 20 persen dari keuntungan bersih perusahaan peternakan. RI ditunjuk sebagai penanggung jawab dengan hak dan kewajibannya.

Dalam perjalanannya,  perusahaan peternakan sudah bisa mandiri. Sedangkan  Sunjoto Anggoro, Direktur PT. Suminar Anggun sering keluar kota. Dia mempercayakan pengurusan peternakan itu pada RI. Supaya leluasa untuk mengelola peternakan itu.

Kemudian 29 November 1989 PT. Suminar Anggun membuat jual beli proforma kepada CV. Ova. Sebagai kunci pengamannya, dicantumkan klausul  “jual beli dan pengoperan di atas dilakukan dengan harga Rp. 150 juta, jumlah uang mana telah dibayar seluruhnya oleh pembeli  kepada penjual dengan memakai tanda penerimaan (kwitansi) tersendiri”.

Kemudian PT. Suminar Anggun mengajukan pinjaman pada Bank Buana Indonesia Cabang Bengkulu sebesar Rp 200 juta. Dengan mengatasnamakan CV. Ova. PT. Suminar Anggun bertindak sebagai penjamin dan pemilik jaminan. Dari pinjaman tersebut, sebesar Rp 180 juta dipakai  oleh PT. Suminar Anggun. Sisanya Rp 20 juta diserahkan kepada  CV. Ova untuk biaya operasional. Pada tahun 1995 pinjaman tersebut lunas.

Pada pertengahan tahun 1993 Direktur PT. Suminar Anggun pindah ke Jakarta dan menitipkan pengelolaan peternakan, seluruh aset perusahaan,  aset pribadi pada RI. Berikut dokumen, sertifikat-sertifikat tanah. Dengan pertimbangan RI merupakan ipar yang masih bisa dipercaya.

Namun diduga RI berbuat curang. Mengalihkan Aset Peternakan, membuka rekening Bank baru atas nama pribadi. Hingga 1998, selaku   direktur CV. Ova maupun sebagai karyawan PT. Suminar Anggun, RI diduga tidak pernah  membuat laporan bulanan maupun tahunan. Terkait kegiatan perusahaan maupun laporan keuangan CV. Ova ke PT  Suminar Anggun.

Sunjoto melaporkan dugaan penggelapan yang diduga dilakukan RI ke Polda Bengkulu. Atas laporan itu 20 November 1998. Dengan adanya  penahanan tersebut, sehari setelahnya, RI dinonaktifkan dari jabatannya selaku Manager Peternakan PT. Suminar Anggun dan selaku direktur CV. Ova oleh para Pesero CV. Ova. Kemudian Para Pesero CV. Ova yang lain mengembalikan Haknya atas CV. Ova kepada Sunjoto Anggoro, Direktur PT Suminar Aggun.

Dalam sidang terhadap dugaan penggelapan itu, majelis hakim PN Bengkulu memutuskan  Menyerahkan sertifikat  HGU nomor 19 tersebut kepada terdakwa RI. Tertuang dalam putusan PN Bengkulu No. 86.pid.B/1999/PN.BKL tanggal 21 Juni 1999  menyatakan bahwa Sertifikat HGU No. 19  dikembalikan  kepada RI.

Tak terima dengan putusan tersebut PT. Suminar Anggun melayangkan beberapa surat kepada Kakan BPN Bengkulu Utara. Terakhir tanggal 19 Juni 2009, perihal permintaan pemblokiran sertifikat HGU No. 03/19 atas nama PT. Suminar Anggun. Tembusan surat itu disampaikan kepada Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu.  Isinya Agar setiap peralihan kepemilikan   dapat diberitahukan kepada Sunjoto dan HGU itu diblokir. Ini dilakukan karena ada indikasi HGU No. 03/19 milik dan atas nama PT. Suminar Anggun akan dipindahtangankan oleh RI.

Kemudian dengan adanya Pemekaran Kabupaten, 12 Mei 2014, Sunjoto kembali bersurat pada Kakan BPN Bengkulu Tengah. Dengan nomor surat  008/SA/M/V/14, perihal   pemblokiran sertifikat HGU No. 03/19 milik PT. Suminar Anggun.  Surat itu mendapatkan tanggapan dari BPN melalui surat nomor 88/300.5/V/2014, tanggal 21 Mei 2014. Isinya  menyatakan bahwa Sertifikat HGU No. 19 tanggal 4 Desember 1989, Surat Ukur tgl 17 April 1989 No. 05/PT/1989 dengan luas 92 Ha, terletak di Desa Ujung Karang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, semula pemegang haknya PT. Suminar Anggun. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 86.pid.B/1999/PN.BKL tanggal 21 Juni 1999 pemegang haknya beralih kepada CV. Ova.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/10 tanggal 04 Pebruari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Ar, SH. Sertifikat HGU No. 19 beralih kepada PT. AS. Kemudian berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu No. 01/HGU/Perpan/BPN/17/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No. 19 yang berakhir 14 Agustus 2014 diperpanjang selama 25 tahun. Sehingga akan berakhir haknya pada tanggal 31 Maret 2039.

Pihak Sunjoto sangat keberatan atas surat tersebut. Karena mereka beranggapan isinya tidak benar dan  bertentangan dengan peraturan yang ada. Selaku pemilik dirinya tidak pernah mengalihkan HGU No. 19 tersebut.  Mereka menilai BPN salah menafsirkan putusan pengadilan. Putusan PN Bengkulu No. 86.pid.B/1999/PN.BKL tanggal 21 Juni 1999 tersebut berbunyi  Sertifikat HGU No. 19, dikembalikan kepada RI bukan  kepada CV. Ova.

“Yang diserahkan bukan hak kepemilikannya, pemegang hak tetap PT. Suminar Anggun dan PT. Suminar Anggun tidak pernah menyerahkan haknya kepada RI maupun CV. Ova,” kata Sunjoto.

Diduga ada Pengalihan Hak atas HGU No. 19, dari PT. Suminar Anggun kepada CV. Ova. Kemudian pengalihan dari CV. Ova kepada PT. AS melalui akta jual beli. Antara RI dan MI istri RI selaku Penjual dan PT. AS selaku Pembeli. Obyek jual beli adalah HGU No. 19 seluas  92 Ha, hanya ditanda-tangani oleh  satu orang saja, yakni AF selaku, Direktur PT. AS.

Selaku Penjual, AF Direktur PT. AS mendapat kuasa dari RI dan MI, berdasar akta kuasa untuk menjual Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ir, SH.

Pembeli, AF  bertindak selaku  direktur  PT. AS berdasar  Akta No. 71 tanggal 24  Januari 2008. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 94 tanggal 28 Pebruari 2008, Pengesahan Kehakiman SK No. AHU-19751. AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 21 April 2009 dan Akta Perubahan Terakhir No. 38 tanggal 15 Oktober 2009, semuanya diduga dibuat dihadapan Notaris Ir, SH.

Akta Jual Beli No. 66/10 tersebut dibuat berdasar akta kuasa untuk menjual nomor 53 tanggal 21 Oktober 2009 dari RI dan MI memberi kuasa mutlak kepada AF, Direktur PT. AS untuk menjual HGU No. 19 seluas 92 Ha. Seharusnya akta kuasa untuk menjual No. 53 tersebut dibuat berdasar akta kuasa menjual dengan hak substitusi dari CV. Ova kepada RI dan MI.

Dalam akta pendirian CV. Ova nomor 7 tanggal 6 Juli 1985, Notaris Martoenoes Buyung Ketek, SH. Pasal 6 ayat b berbunyi, bahwa “Membeli, Menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik perseroan atau memberati/ membebaninya harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu pesero komanditer”. Sedangkan Pesero CV. Ova selain RI, tidak ada yang  pernah mendengar adanya Jual Beli HGU nomor 03/19 tersebut, apalagi memberikan persetujuan. Ditambah lagi RI sudah diberhentikan dari PT Suminar Anggun maupun dari CV. Ova.

Saat ini pihak Sunjoto tengah berupaya untuk mendapatkan dasar hukum mengenai Peralihan HGU nomor 03/19 tersebut. Namun sampai sekarang belum membuahkan hasil.

Sunjoto Anggoro kemudian melaporkan RI ke  Polda Bengkulu. Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, penggelapan, pencucian uang oleh RI dan istrinya MI. Dengan laporan polisi nomor Pol: LP-B/670/VII/2018/SIAGA SPKT III. Saat ini pengusutan tengah berlangsung.

Kepala Tata Usaha (KTU) Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Sri Widodo saat dikonfirmasi terkait dengan HGU nomor 19 tersebut membenarkan jika BPN sudah dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu. “Yang memberikan keterangan itu Bidang II karena itu memang tupoksi mereka. Sehingga Bidang II datang memenuhi panggilan itu,” katanya.

Sri Widodo mengatakan secara hukum pertanahan, ketika suatu perusahaan akan mengalihkan atau dialihkan sertifikat hak guna usaha (HGU)nya, harus ada izin dari Menteri ATR/BPN. Kalau tidak ada izin, maka HGU tidak bisa dialihkan. Lalu bagaimana kalau jual beli sertifikat HGU itu sudah diakte jual belikan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)?. Dijelas Sri Widodo akte notaris yang dibuat adalah peralihan hak dari pemilik sebelumnya ke pemilik lain.

Ketika HGU itu akan dibaliknamakan atau dipindah namakan dari penjual ke pembeli tentu harus didaftarkan ke BPN. Proses balik namanya harus ada izin dari Menteri ATR/BPN. “Kalau tidak ada izin dari Menteri ATR/BPN, belum bisa dibalik namakan,” katanya.

“Saat proses penerbitan izin Menteri ATR/BPN ini tentu ada persyaratan. Misalnya dokumen jual beli. Kemudian yang menjual ini kapasitasnya dalam perusahaan itu apa. Ini harus lengkap, Sebab HGU itu bukan milik perorangan tapi milik CV,” tambahnya.

Tentu saja saat menjual sertifikat HGU itu, harus diketahui penjual itu kapasitasnya apa dalam PT Suminar Anggun ataupun CV Ova. Jika kapasitas pribadi untuk menjual sertifikat HGU atas nama CV tidak bisa dilakukan. Saat menjual harus ada kuasa dari pemegang saham dan juga pemilik dari perusahaan tersebut. “Karena sertifikat HGU itu bukan atas nama pribadi,” terangnya.

Lalu pertanyaannya kata Sri Widodo, jual beli itu sudah Di AJB kan oleh PPAT. Untuk itu Sri Widodo menganjurkan menanyakan langsung ke PPAT. “Tanya sama PPATKnya mengapa men-AJBkan sertifikat HGU perusahaan atas nama pribadi,” katanya.

Sri Widodo juga mendengar kalau perkara ini dulu juga pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Kemudian sertifikat HGU yang sudah diambil oleh PT Suminar Anggun atas putusan pengadilan kemudian diserahkan kembali ke RI. “Kalau sekarangkan prosesnya sudah masuk ke pidana.Itu bukan kewenangan kami. Namun yang jelasnya, kalau nanti HGU itu mau dialihnamakan, harus ada izin dari kementerian,” terangnya.

Kita “Perang” di Pengadilan Saja

Sementara itu Pengacara RI, Made Sukiade mengatakan mereka menghormati kewenangan penyidik yang menangani kasus ini. Sekarang RI statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih ditahan di Mapolda Bengkulu. Sudah dilakukan upaya permohonan penangguhan penahanan. Baik itu dari istri RI maupun dirinya. Namun sejauh ini permohonan itu belum dikabulkan oleh penyidik dengan pertimbangan tertentu. “Kita lihat dulu (bersalah atau tidaknya),” kata Made.

Apakah benar RI tidak berhak menjual sertifikat HGU nomor 19 tersebut, Made menjawab, berhak atau tidak nanti dilihat di persidangan. Saat kasus ini bergulir ke persidangan tentu ada pembelaan yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut. Jaksa penuntut umum (JPU) juga nantinya harus lebih cermat melihat perkara RI ini. “Kalau kita sekarang lihat dia (RI) tidak bersalah. Kita “perang” di pengadilan saja,” terangnya.

Memang Made mengakui status RI bukan karyawan PT Suminar Anggun. RI memiliki CV sendiri, bernama CV Ova. Di CV. Ova ini RI merupakan Direktur. RI tidak ada hubungannya dengan Sundjoto terkait hal ini. “Kalau menurut saya bisa saja dia menjual HGU itu karena itu merupakan hak dia,” pungkasnya. (del)

Grafis

  1. Direktur PT Suminar Sunjoto Anggoro, -Ing, Sf melaporkan mantan Manager Peternakannya bernama RI karena diduga melakukan penggelapan dan pemalsuan terhadap HGU nomor 19 milik perusahaan itu.
  2. Laporan dimasukkan 6 Juli 2018
  3. 1 Februari RI ditetapkan sebagai tersangka atas laporan tersebut oleh penyidik Polda Bengkulu.
  4. RI ditahan oleh penyidik di sel Mapolda Bengkulu.
  5. Penyidik masih mengembangkan kasus ini, untuk melihat ada atau tidaknya calon tersangka lainnya dalam proses penggelapan tersebut.
  6. Dalam waktu dekat ini akan menggelar ekspos kasus, terkait dengan hasil pemeriksaan RI sebagai tersangka. Hasil ekpsos akan menentukan apakah ada atau tidak calon tersangka lainnya.
  7. Kuasa hukum RI, Made Sukiade memasukkan surat penangguhan penahanan terhadap RI. Surat penangguhan penahanan termasuk diajukan oleh istri RI.
  8. Made beranggapan kalau RI berhak menjual sertifikat HGU nomor 19 tersebut. Sebab RI merupakan Direktur CV Ova. Sehingga dia berhak menjual asetnya sendiri.
  9. Selaku pengacara RI, akan berjuang membela RI dalam persidangan nanti.
  10. Lahan HGU nomor 13 sudah menjadi kebun sawit
  11. Beberapa peninggalan dari aktivitas peternakan, seperti kandang dan juga rumah karyawan terlihat terbengkalai.

 

Berita Lainnya

70 Persen Alokasi untuk PPPK

BENGKULU  – Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini. Hal ...

error: Content is protected !!