Kamis , 23 Mei 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Diduga Bagi-bagi KIS Juga Terjadi di Kecamatan Lain, Bawaslu Baru Tangani Satu Kasus

Diduga Bagi-bagi KIS Juga Terjadi di Kecamatan Lain, Bawaslu Baru Tangani Satu Kasus

ARGA MAKMUR – Kasus dugaan penggunaan KIS khusus masyarakat miskin untuk kampanye salah satu caleg DPRD Bengkulu Utara Dapil BU 1 sepertinya tak hanya terjadi di Desa Maninjau Kecamatan Batik Nau. Bahkan informasinya kasus ini juga terjadi di Kecamatan Lais.  Modusnya serupa oknum caleg RR membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah yang meminta agar dirinya dipilih. Hal ini juga melibatkan oknum PNS di beberapa wilayah desa tersebut.

Divisi Penindakan Bawaslu Bengkulu Utara Tugiran, M.Pd menuturkan jika informasi yang dihimpun Gakkumdu sejauh ini hanya terhadi di Kecamatan Batik Nau. Ini sesuai informasi yang dihimpun dari masyarakat oleh Bawaslu hingga mencuatnya permasalahan tersebut. “Jika memang kejaidan ini juga terjadi di daerah lain, atau bahkan melibatkan PNS. Maka silakan saja dilaporkan langsung dan akan kita telusuri kebenarannya,” katanya.

Sementara itu Setelah memanggil warga yang ikut dalam pembagian KIS dan Kalender Caleg, Kepala BPJS dan RR sendiri selaku caleg yang ikut membagikan KIS dan Kalender tersebut. Gakkumdu juga akan memanggil El, El adalah Oknum pejabat di Dinas Kesehatan yang diduga ikut mengumpulkan masyarakat.

El adalah oknum pejabat yang menerima KIS dari BPJS sebagai program pemerintah. Dan diduga El lah yang memberikan KIS tersebut pada RR dan ikut andil langsung dalam mengumpulkan masyarakat dalam pembagian KIS yang dihadiri oleh RR. “Kita akan undang semuanya sesuai hasil koordinasi dengan Gakkumdu. Sehingga permasalahan ini jelas apakah yang menjadi pelanggaran dan jika itu pelanggaran siapa yang terlibat,” terangnya.

Penundaan Pemberian KIS Rugikan Masyarakat

Selain diduga melakukan tindak pidana pemilu, penyerahan KIS juga nyatanya merugikan masyarakat. Pasalnya, diduga penyerahan KIS sengaja diperlambat untuk diserahkan bulan Februari lalu lantaran sudah mendekati masa Pemilu. BPJS menerangkan jika pemberian KIS tersebut sudah dilakukan sejak November lalu. Namun nyatanya baru dibagikan Februari itupun oleh Oknum pejabat Dinkes dengan RR sebagai calon anggota legislatif.  Ini berarti sejak November lalu masyarakat yang memang menerima KIS dari pemerintah tidak bisa menggunakan KIS tersebut untuk jaminan kesehatan.

Terkait hal tersebut Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, MM, M.Si belum mengetahui persis permasalahan tersebut, termasuk terkait dugaan keterlibatan pejabatnya. Ia akan mengklarifikasi lebih dulu melalui Kadis Kesehatan untuk memastikan kejadian itu. “Kasus ini ditangani oleh Bawaslu, jadi memang kita belum tahu persis kejadiannya. Termasuk kalau memang muncul nama PNS. Nanti kita telusuri dulu,” pungkas Haryadi. (qia)

Berita Lainnya

BPOM Temukan Makanan Kedaluwarsa Masih Dijual

ARGA MAKMUR – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu kembali melakukan pemeriksaan, Selasa ...

error: Content is protected !!