Selasa , 19 November 2019
Home / Metropolis / Pemberlakuan Seragam Honorer Sulit

Pemberlakuan Seragam Honorer Sulit

M. Awaludin

BENGKULU – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tahun ini mengharuskan sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di lingkungan Pemkot mengenakan kemeja putih dan celana atau rok biru tua layaknya seragam siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) tampaknya akan sulit terealisasi.

Bahkan dari sebagian honorer yang sudah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan mulai Senin (4/3) bekerja, masih belum bisa menggunakan seragam yang diminta sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan beberapa hari lalu.  “Mungkin besok (hari ini, red) kami bekerja pakaian dinas lama. Sebab mau beli baju baru seragam itu belum ada biayanya, karena kami belum gajian. Kalau bisa kami berharap ada toleransi soal baju ini,” ujar salah satu honorer Pemkot yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis pada RB, Senin (4/3).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota, M. Awaludin mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum membaca aturan terkait soal pemberlakuan seragam honorer tersebut. Sebab menurutnya, Perwal sudah lama hanya saja kenapa Pemkot baru memberlakukan sekarang.

“Selain itu rencana pemberlakuan seragam honorer itu juga tidak pernah disampaikan ke DPRD Kota. Seharusnya rencana itu disampaikan sejak awal, jangan terkesan mendadak yang akhirnya menimbulkan polemik,” tutur Awaludin.

Selain itu, menurut Awaludin, pemberlakuan seragam honorer itu juga akan terlihat pembedaan mana kalangan ASN dan honorer. Oleh karena itu pembagian tugas bekerja juga tidak bisa disamakan lagi seperti sebelumnya. “Karena selama ini kita ketahui yang betul-betul serius bekerja itu justru kalangan honorer. Jadi ketika nanti benar-benar memberlakukan seragam itu, maka tugas honorer tidak bisa disamakan lagi dengan ASN. Ini harus dikaji matang lagi oleh Pemkot,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota, Rena Anggraini menuturkan, kebijakan pemberlakuan pakaian seragam honorer bila sudah tercantum di Perwal maka harus diberlakukan. Namun di satu sisi Pemkot juga harus ada kebijaksanaan bagi honorer terkait pemakaian tahun ini.

“Dalam arti kebijaksanaan itu mengingat mereka honorer ini gajinya terbatas untuk membeli pakaian seragam tersebut. Jadi Pemkot juga harus melihat kondisi mereka. Sembari ada kebijakan lain pak walikota nantinya untuk menganggarkan pakaian seragam bagi honorer itu,” terang Rena.

Diungkapkan Rena, untuk tahun ini memang tidak ada anggaran khusus untuk pembelian pakaian dinas seragam para honorer Pemkot. Namun ke depan ia berharap Pemkot juga mengusulkan anggaran pakaian khusus seragam honorer.

“Ketika mengeluarkan kebijakan juga harus dilihat kondisi di lapangannya seperti apa. Sebab para honorer ini saja pendapatannya terbatas. Apalagi terkadang pembayaran gaji mereka juga suka tersendat. Jadi intinya pemberlakuan kebijakan penggunaan seragam itu harus dikaji matang,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota ini.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota, Drs. Bujang, MM mengatakan, SE pemberlakuan baju seragam honorer tersebut baru saja keluar beberapa waktu lalu. Terkait soal pemberlakuan di lapangan pengawasannya di bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala). “Kalau soal baju seragam itu teknis detailnya ada pada bagian Ortala dan berlaku tahun ini. Mungkin itu juga pemberlakuannya di masing-maisng OPD,” ucap Bujang. (new)

Berita Lainnya

BEI Gelar Sekolah Pasar Modal

BENGKULU – Setelah sukses menggelar Sekolah Pasar Modal (SPM) pada 16 November lalu, Bursa Efek ...

error: Content is protected !!