Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Metropolis / Ratusan Tenaga PPL Pusat “Dirumahkan”

Ratusan Tenaga PPL Pusat “Dirumahkan”

PARIPURNA: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang BUMD dan revisi Raperda tentang Pajak Daerah, Senin (4/3). (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Ratusan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan  (PPL) Kementerian Pertanian (Kementan) di Provinsi Bengkulu terancam “dirumahkan”. Kementan tidak lagi mengalokasikan honor untuk tenaga PPL ini karena dialihkan ke Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sementara tidak semua Pemkab termasuk Pemprov membuka perekrutan P3K.

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Mulyadi Usman. Menurutnya, keluhan para tenaga PPL kontrak Kementan RI ini juga disampaikan Fraksi Golkar pada sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan Raperda BUMD dan revisi Raperda tentang Pajak Daerah, di DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/3).

“Keluhan para PPL yang terancam dirumahkan ini juga sudah fraksi Golkar sampaikan langsung dalam pandangan fraksi, termasuk fraksi Demokrat. Mudah-mudahan langsung ditindaklanjuti oleh gubernur,” kata Jubir Fraksi Golkar ini dalam rapat paripurna, kemarin (4/3).

Mantan Sekda Kaur ini berharap gubernur segera berkoordinasi dengan Kementan RI bahwa di Provinsi Bengkulu tidak seluruh kabupaten/kota melaksanakan perekrutan tenaga P3K untuk tenaga PPL, termasuk Pemprov Bengkulu. Sehingga diharapkan kontrak tenaga PPL pusat ini kembali diperpanjang oleh Kementan RI, atau ada solusi lain dari Kementan RI terhadap nasib tenaga PPL pusat ini.

“Ada kurang lebih 200 PPL yang selama ini digaji pusat. Dengan adanya peraturan baru tentang P3K, maka dikembalikan ke masing-masing daerah. Kalau tidak mau melaksanakan koordinasikan dengan Kementan,” imbuhnya.

Hanya saja, sambung Mulyadi, dalam surat yang dikirim dari Mentan RI kepada gubernur, bupati/walikota, Mentan meminta provinsi/kabupaten/kota dapat menggelar perekrutan tenaga P3K penyuluh pertanian yang akan diperpanjang sampai 20 Februari ini. Bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran penggajian calon P3K penyuluh pertanian agar mengajukan usulan secara tertulis kepada Mentan c.q Sekretaris Jenderal Kementan, untuk mengalokasikan honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Harus ada solusi, jangan sampai tenaga PPL yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya bekerja di lapangan seketika langsung hilang pekerjaannya. Harapan kita, ada perekrutan tenaga P3K untuk penyuluh pertanian,” harapnya.

Sementara itu, ke-8 fraksi di DPRD Provinsi, yaitu fraksi PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Kebangkitan Nurani, Keadilan Pembangunan menyetujui agar pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perubahaan Kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu disetujui untuk dilanjutkan.

“Semua fraksi setuju untuk dilanjutkan, dengan harapan agar ke depan ada peningkatan PAD,” jelasnya. Rapat paripurna kemarin dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon. Dihadiri oleh Sekda Provinsi, Nopian Andusti, dan anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemprov serta unsur FKPD Provinsi Bengkulu. (key)

Berita Lainnya

Enam Kontingen Sudah Konfirmasi

BENGKULU – Total ada 10 provinsi yang mengikuti ajang PORWIL X Sumatera, hingga kemarin (17/10) ...

error: Content is protected !!