Kamis , 27 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Kelola Barang Milik Daerah Sesuai Fungsi, Dewan Setujui Tiga Raperda

Kelola Barang Milik Daerah Sesuai Fungsi, Dewan Setujui Tiga Raperda

DISETUJUI: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang menyerahkan pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda Inisiatif Eksekutif kepada Wabup Kepahiang, pada rapat paripurna Rabu (6/3) lalu.

KEPAHIANG – Kendati tanpa dihadiri anggota legislatif dari Fraksi Gerindra, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar raperda yang diajukan eksekutif, tetap berlangsung Rabu (6/3).  Bahkan dari rapat paripurna tersebut, DPRD Kepahiang menyetujui 3 raperda yang diusulkan Pemkab Kepahiang untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Ketiga raperda tersebut yakni Raperda Tentang Barang Milik Daerah (BMD), Raperda Tentang Revisi Perda No 13 Tahun 2016 Tentang OPD serta Raperda Tentang Pembangunan Industri.

Meski mayoritas fraksi dewan menyetujui pembahasan ketiga raperda tersebut, namun tetap ada beberapa catatan yang harus menjadi bahan pertimbangan oleh pihak eksekutif. Disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Nurwito dalam pengelolaan BMD sangat diperlukan payung hukum yang diikuti dengan pengawasan lebih lanjut. “Perda sangat diperlukan sebagai payung hukum. Namun pengawasan atas penegakan perda tersebut nantinya juga harus menjadi sebuah komitmen. Karena payung hukum akan sangat sia-sia dibuat jika tidak ada pengawasan atas setiap hal yang terkait dengan aturan yang sudah diatur di dalamnya,” kata Nurwito.

Hal yang sama juga diungkapkan Juru Bicara Fraksi PKPI dan NasDem, A. Haris. Dikatakan, jika ditetapkan sebagai payung hukum, Pemkab Kepahiang harus benar-benar menjadikan perda-perda tersebut sebagai landasan kerja, sehingga berdampak pada kesuksesan pembangunan daerah ke depannya. “Kita berharap nantinya ada komitmen yang tegas dalam penegakan payung hukum tersebut. Jangan sampai payung hukum yang kita sepakati dan sahkan, hanya dijadikan pelengkap semata,” harap Haris.

Sementara Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (KPD), Edwar Samsi, S.IP, MM justru memberikan tanggapan tegas khususnya untuk  Raperda BMD. Menurutnya, dengan adanya aturan ini Pemkab Kepahiang bisa melakukan pengelolaan dan penataan BMD sesuai dengan fungsinya. Edwar menilai, salah satu BMD yang dimiliki Pemkab Kepahiang yakni bus sekolah selama ini terkesan digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. “Bus sekolah yang semestinya berfungsi untuk menjemput dan mengantar anak sekolah serta membantu meringankan ongkos anak-anak di daerah, kenyataannya digunakan bahkan disewakan kepada masyarakat. Artinya bus ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berkaca dari hal ini, kami berharap jika Perda BMD ini nanti disahkan agar dapat dipergunakan untukk pengelolaan dan penataan barang milik daerah dengan baik,” tegasnya.(sly)

Berita Lainnya

IRT Asal Riau Dibekuk

KEPAHIANG – Pasca penangkapan atas tersangka pengedar dan penyalahguna narkoba jenis sabu seberat 30 gram, ...

error: Content is protected !!