Minggu , 20 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / RSUD Jalur Dua, Dewan Gunakan Hak Interpelasi

RSUD Jalur Dua, Dewan Gunakan Hak Interpelasi

RSUD JALUR DUA: Tampak RSUD Jalur Dua milik Pemkab RL yang berada di atas lahan Kabupaten Kepahiang, yang saat ini sudah mulai beroperasi. (foto: arie/rb)

KEPAHIANG – DPRD Kabupaten Kepahiang akan menggunakan hak interpelasi. guna mempertanyakan pengelolaan RSUD Jalur Dua di Kecamatan Merigi, Kepahiang. Sebab dewan menilai, Pemkab Kepahiang terkesan tidak berani bersikap atas beroperasinya RSUD milik Pemkab Rejang Lebong (RL) di wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut.

Hal ini disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepahiang seperti Edwar Samsi (PDIP), Agus Sandrila (Gerindra) dan Eko Guntoro (Gerindra), dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang, Atas Pendapat Bupati Terhadap 3 Rapeda Usul Prakarsa DPRD Kabuten Kepahiang, kemarin (8/3).

Ketiga anggota dewan ini berharap ada langkah dari Pemkab Kepahiang mengenai status RSUD Jalur Dua tersebut. Kemudian asas manfaat apa yang akan diterima Kabupaten Kepahiang atas beroperasinya RSUD itu.

Hanya saja pertanyaan para anggota dewan ini terpaksa harus dihentikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE selaku pimpinan rapat. dikarenkan tidak sesuai dengan tema dari rapat paripurna yang dilakukan.

“Untuk pembahasan terkait RSUD Jalur Dua, ada baiknya kita bahas di forum khusus dengan mengundang langsung Bupati Kepahiang. Kita selaku dewan bisa menggunakan hak interpelasi kita untuk mempertanyakan apapun terkait RSUD Jalur Dua milik Kabupaten Rejang Lebong ini,” ungkap Aan sapaan akrab Andrian Defandra.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut usai paripurna, Aan mengatakan wajar dewan akan mengusulkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada eksekutif terkait kebijakan strategis Pemkab yang mempengaruhi kebijakan daerah.

“Nanti kita lihat dulu berapa anggota yang akan mengajukan hak interpelasi. Untuk mengajukan hak interpelasi, minimal diajukan oleh 5 anggota dewan, yang kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi untuk disetujui atau tidak,” jelas Aan.

Menurutnya hak interpelasi tercetus oleh para anggota dewan lantaran sudah cukup gerah. Karena Pemkab Kepahiang terkesan tidak mengambil langkah-langkah strategis untuk kejelasan dari pengoperasian RSUD Jalur Dua. “Karena sebelumnya ada rekomendasi yang diberikan dewan terkait RSUD Jalur Dua. Namun sepertinya tidak dijalankan oleh Pemkab. Hal ini yang membuat kami menyayangkan kebijakan Bupati Kepahiang,” ujar Aan.

Sementara Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati, S.Sos yang hadir paripurna mengatakan, Pemkab Kepahiang sangat mengapresiasi masukan dari DPRD Kabupaten Kepahiang, atas setiap kebijakan yang diambil. Ia juga berharap DPRD Kabupaten Kepahiang bisa duduk bersama dengan Pemkab Kepahiang, guna membahas hal-hal terkait kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Kita berharap antara DPRD dan Pemkab duduk bersama dalam keadaan apapun. Masih ada waktu untuk kita terus berkoordinasi terkait persoalan RSUD Jalur Dua tersebut,” singkat Wabup. (sly)

Berita Lainnya

Halaman Kantor Bupati dan DPRD Dibangun Taman

KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berencana akan membangun taman kota di halaman kantor Bupati dan ...

error: Content is protected !!