Senin , 9 Desember 2019
Home / Berita utama / Pemkab Lebong Sudah Jalankan PDTH Sebelum SE Menpan RB

Pemkab Lebong Sudah Jalankan PDTH Sebelum SE Menpan RB

Dalmuji Suranto

PELABAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) kepada 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang terbukti korupsi melalui putusan persidangan di pengadilan, terhitung 31 Desember 2018. Artinya Pemkab Lebong telah menjalankan amanat pemerintah jauh sebelum diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 yang memerintahkan seluruh kepala daerah memberhentikan PNS terlibat korupsi paling lambat 30 April 2019.

Dasar dikeluarkannya SK PDTH oleh Pemkab Lebong adalah SE Mendagri Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan 10 September 2018. ‘’Dalam penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat korupsi, saya rasa Pemkab Lebong telah menjalankan secara maksimal apa yang diperintahkan pemerintah,’’ ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong, Drs. Dalmuji Suranto kepada RB,  Jumat (8/3).

Namun dari 17 PNS itu, 7 diantaranya menyatakan keberatan melalui surat yang disampaikan ke Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si. Bahkan salah seorang diantaranya, Budi Kurniadi, S.TP, PNS di Dinas Pekerjaaan  Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRhub) Kabupaten Lebong yang terlibat kasus korupsi irigasi Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan tahun 2015 senilai 2,1 miliar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini masih dalam proses.

Khusus 6 PNS yang mengajukan keberatan ke Pemkab Lebong masih dikaji oleh Pemkab Lebong. Namun dipastikan Dalmuji pengajuan keberatan itu tidak mengubah keputusan Pemkab Lebong memberhentikan PNS yang terbukti korupsi itu. Sementara untuk PNS yang menggugat ke PTUN, sudah di luar kewenangan Pemkab Lebong. ‘’Untuk sepuluh PNS lainnya terima dan terhitung 1 Januari 2019 sudah tidak lagi tercatat sebagai PNS dan sudah kami stop gajinya,’’ terang Dalmuji.

Di luar 17 PNS itu, masih ada 29 PNS lainnya yang harusnya mendapat SK yang sama dariPemkab Lebong. Namun tidak dilakukan oleh Pemkab Lebong karena sebagian besar sudah pension. Selebihnya sudah pindah tugas ke luar Lebong alias tidak lagi bernaung sebagai PNS Pemkab Lebong sehingga kebijakan pemecatan sudah menjadi wewenang kepala daerah tempat PNS bersangkutan kini bertugas.  ‘’Kalau yang pensiun, wewenangnya sudah ada di tangan BKN (badan kepegawaian negara, red),’’ tukas Dalmuji.

Dikonfirmasi, Fahrul Razi, ST, salah satu PNS yang menerima SK PDTH dari Pemkab Lebong mengaku keberatan dirinya diberhentikan dari PNS. Ia sudah melayangkan surat keberatan yang ditujukan ke Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si yang seharusnya sudah dibalas paling lambat 14 hari sejak surat disampaikan. Namun surat keberatan yang dilayangkannya sejak 7 Januari itu hingga sekarang tak kunjung dibalas.

‘’Padahal balasan surat keberatan saya itu sangat penting. Jika diterima artinya pemberhentian saya batal. Kalau ditolak, saya akan banding ke provinsi dengan menyurati gubernur. Kalau tetap ditolak, tentunya saya bisa menggugat ke PTUN,’’ tandas Fahrul yang divonis 1 tahun 3 bulan atas kasus korupsi irigasi Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan tahun 2015 senilai 2,1 miliar itu. (sca)

Berita Lainnya

Terkubur Tanpa Busana di Belakang Kos-kosan, Keluarga Mahasiswa Unib Korban Pembunuhan Berharap Pelaku Segera Terungkap

BENGKULU– Tragis dan mengenaskan. Hasil informasi terhimpun Rakyat Bengkulu jasad Wina Mardiani, mahasiswa semester 5 ...

error: Content is protected !!