Minggu , 24 Maret 2019
Home / Metropolis / DPRD Desak Pemkot Pagari Aset

DPRD Desak Pemkot Pagari Aset

HANCUR: Kondisi bangunan Balai Adat mengalami kerusakan parah, akibat jarang digunakan dan tidak terjaga. (foto: yudi/rb)

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu harus segera melakukan pemagaran terhadap aset daerah. Pemagaran terhadap aset daerah yang dikelola tersebut harus segera dilakukan guna menandai dan melindungi aset pemerintah. Ditakutkan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan aset tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu sekaligus Wakil Ketua Pansos Aset, Heri Ifzan. SE mengaku sudah sering mengingatkan pihak Pemkot terkait pemagaran tersebut apalagi masih banyaknya aset daerah yang terbengkalai. Seperti contohnya Terminal Agribisnis di Air Sebakul, Balai Adat dan lahan-lahan yang dikuasi masyarakat tanpa legal format yang jelas.

Untuk itu, Pemkot harus segera melakukan pemagaran, sertifikasi dan sebagainya terhadap aset daerah. Untuk Balai Adat sendiri sampai saat ini pengelolaan yang dilakukan Pemkot belum maksimal. Ia berharap pemkot segera mengelola balai adat secara maksimal agar balai tersebut dapat difungsikan sebagai mana mestinya.

Apalagi mengingat balai adat sekarang sangat memprihatinkan. Kondisi tak teurus tersebut banyak disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab bahkan sering menjadi tempat remaja berpacaran dan tempat anak Punk kumpul.

“Aset aset yang belum tertata dengan rapi tersebut harus segera dilakukan pemagaran dan sertifikasi oleh pihak Pemkot,ditakutkan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot harus bertindak tegas terhadap alih fungsi lahan pemerintah yang digunakan masyarakat. Penindakan tegas serta membawa ke ranah hukum dapat menimbulkan efek jera kedepannya terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penguasaan sepihak aset daerah.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu, Drs. Riduan, S.IP, M.Si menjelaskan bahwa pada tahun ini ada anggaran untuk pendataan dan pensertifikatan aset aset daerah. Pensertifikatan lahan tersebut bertujuan agar tidak adanya alih fungsi lahan pemerintah menjadi milik masyarakat.

Akan tetapi, tidak seluruhnya aset daerah pada tahun ini akan memiliki sertifikat dan pemagaran. Hal itu akan dilakukan bertahap mengingat kondisi anggaran yang minim. “Ya ada anggaran untuk pendataan dan pensertifikatan, tetapi tidak seluruhnya tercover pada tahun ini,” pungkasnya.(cw1)

Berita Lainnya

Tarif Parkir Bakal Naik

BENGKULU – Rencana Pemkot Bengkulu ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Parkir di Kota Bengkulu ...