Selasa , 18 Juni 2019
Home / Berita utama / Mantan Sekda Seluma Diamankan di Bogor

Mantan Sekda Seluma Diamankan di Bogor

DIJEMPUT : Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin saat didatangi Tim Kejari Seluma, Kejati Bengkulu dan Kejagung di Bogor. (foto : ist/rb)

BENGKULU – Masih ingat dengan kasus korupsi proyek pengadaan pakaian dinas harian PNS Pemkab Seluma senilai Rp.2.3 miliar tahun 2013 lalu? salah satu terpidana yakni Mulkan Tajudin (mantan Sekda Seluma) Jumat (15/3) dieksekusi oleh tim Intel Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Intel Kejaksaan Tinggi (kejati) Bengkulu.

Mulkan diamankan oleh jaksa saat berada di kediamannya yang beralamat di komplek Dramaga Permai, Kelurahan Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 13.03 WIB. “Iya benar, yang bersangkutan dilakukan eksekusi di Bogor. Tanya sama Kejati saja untuk lebih jelasnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Mukri.

Dikatakan Mukri, eksekusi terhadap terpidana korupsi asal Seluma Provinsi bengkulu itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1864K/PID.SUS/2013 tanggal 9 desember 2013 dan surat Kejari Seluma nomor R-19/N.7.15/Dps.1/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Dalam putusan MA, Mulkan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada APBD Kabupaten Seluma proyek pengadaan pakaian dinas harian PNS Kabupaten Seluma senilai Rp 2,3 miliar dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp.200 juta serta uang pengganti sebesar Rp 716 juta.

Sementara itu, belum ada pihak dari Kejati Bengkulu yang bisa dikonfirmasi terkait pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang sudah lama buron ini, termasuk Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Martin Luther.

Untuk diketahui, tahun 2013 lalu Mulkan telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dengan hukuman2 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider kurungan 5 bulan. Ia lalu naik banding ke PT. Namun sejak ia mengajukan banding, jaksa Kejari Seluma tidak melakukan penahanan hingga akhirnya putusan PT turun menyatakan yang bersangkutan bersalah, kejari kesulitan untuk melakukan eksekusi.

Kasus pengadaan pakaian dinas PNS ini melanggar Keppres nomor 80 tahun 2003, tentang metode penunjukan langsung yang hanya dapat dilakukan dengan nilai proyek maksimum Rp 100 juta. Namun, pada kenyataannya proyek tersebut anggarannya Rp 2,3 miliar. Pemkab Seluma melakukan PL (Penunjukan Langsung) dalam memilih kontraktor pelaksana proyek tersebut. Selain itu jumlah PNS Pemkab Seluma juga dimanipulasi, PNS yang ada hanya sebanyak 3702 orang. Namun dalam pengadaan pakaian dinas tersebut jumlah PNS Pemkab Seluma disebutkan menjadi 5000 orang.(tew)

Berita Lainnya

Manajemen Bola Porwil Seleksi Pemain

BENGKULU – Pembentukan sepakbola Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Bengkulu, sempat banyak dipercanyakan mantan para pemain ...

error: Content is protected !!