Selasa , 12 November 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Penegakan Hukum Putusan MA Dipertanyakan

Penegakan Hukum Putusan MA Dipertanyakan

DIJAGA: Aparat keamanan masih melakukan penjagaan mulai dari pintu masuk hingga areal tambang di PT BMQ. (foto: fintah/rb)

BENTENG – Sampai saat ini, pihak berwajib masih terus melakukan penjagaan keamanan di lokasi tambang PT Bara Mega Quantum (BMQ) yang melibatkan dua kubu. Namun, hal tersebut mengundang pertanyaan dari kubu Nurul Awaliyah yang memiliki atau dimenangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Branch Manager PT BMQ, Eka Nurdiyanti menjelaskan, seharusnya sebagai pemilik sah berdasarkan legalitas dari putusan MA, Nurul mengharapkan agar aparat bisa melakukan tugasnya tanpa memihak salah satu kubu. Termasuk menertibkan kubu yang selama ini dianggap ilegal karena tidak mempunyai putusan MA selain Nurul Awaliyah selaku pemilik saham PT BMQ yang sah.

“Jelas sekali  yang dilakukan selama ini adalah illegal mining, namun mengapa terkesan ada pembiaran,” jelas Eka, Minggu (17/3).

Hal tersebut dimaksudkan Eka tidak adanya tindakan tegas aparat kepolisian terhadap orang-orang yang sampai saat ini masih saja menduduki lahan yang tidak sah berdasarkan putusan MA. Berdasarkan putusan MA tersebut, jelas sah dan berkekuatan hukum jelas yaitu SK IUP OP PT BMQ, dengan nomor 339 Tahun 2011 dan turunannya, serta akta terakhir nomor 35 tahun 2011.

Dijelaskannya, upaya pihak Nurul yang berlandaskan putusan MA untuk naik ke lahan tambang, sampai saat ini sepertinya terus dihalangi oleh pihak berwajib dengan dalih menjaga Kamtibmas. Terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Hal tersebut mengundang tanda tanya, karena menurut Eka pihak berwajib sudah mengetahui putusan MA ini.

“Namun terkesan melakukan pembiaran adanya tindakan illegal mining kepada orang yang bukan pemilik, dengan landasan orang yang mengelola selama ini jelas sudah salah dan batal demi hukum, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) yang dikuatkan lagi dengan putusan MA,” bebernya.

Hal lainnya yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pihak yang mengeluarkan izin juga terkesan tutup mulut pada saat dimulainya proses pertambangan. Bahkan Eka menuding, terkesan memihak kepada pihak yang menggunakan akta yang jelas sudah dikalahkan berdasarkan putusan MA.

“Apakah tidak mengerti hukum,  mau mempermainkan hukum atau tidak mau patuh dengan putusan hukum peradilan di Indonesia,” tanya Eka.

Sementara itu, Kapolres BU, AKBP Ariefaldi Warganegara, SH, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP M Jufri, S.IK mengakui, memang masih ada pasukan keamanan yang ditempatkan di lokasi tambang dengan alasan untuk menghindari terjadinya kerusuhan di lokasi. Pasukan tersebut merupakan dari Polda Bengkulu yang didukung oleh satuan dari Polres Bengkulu Utara, termasuk juga Brimob. “Masih, demi mengamankan dan menghindari terjadinya bentrokan,” demikian Jufri. (vla)

Berita Lainnya

Tahun Depan, Optimalisasi Terminal Nakau

BENTENG – Direncanakan, tahun 2020 nanti, terminal Nakau di Desa Nakau Kecamatan Talang Empat, akan ...

error: Content is protected !!