Rabu , 18 September 2019
Home / Berita utama / Jejak Kecurangan Perjalanan Dinas OPD, BPK Temukan Audit Rp 85,18 Juta

Jejak Kecurangan Perjalanan Dinas OPD, BPK Temukan Audit Rp 85,18 Juta

BENGKULU –  Hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap belanja modal dan barang di Pemerintah Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2018 masih menemukan indikasi kecurangan dalam belanja perjalanan dinas. Sebesar Rp 85,18 juta anggaran perjalanan dinas di lima organisasi perangkat daerah (OPD) disinyalir tidak senyatanya.

Diantaranya, perjalanan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 9,05 juta, kemudian perjalanan dinas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,8 juta, perjalanan dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak dilaksanakan senyatanya sebesar Rp 21,34 juta. Lalu pembayaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,33 juta. Dalam rekomendasinya BPK meminta pada seluruh kepala OPD untuk mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas itu ke kas daerah.

Dari data yang diperoleh RB, ada beragam modus dalam menggunakan perjalanan dinas ini sehingga bisa terserap tidak dengan senyatanya. Seperti di BPKD dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DKP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa pegawai yang pada tanggal tertentu berdasarkan SPJ melakukan perjalanan dinas. Namun setelah dicocokkan dengan absensi finger print, ternyata pegawai tersebut masuk kantor. “Dengan demikian pegawai tersebut tidak berhak  mendapatkan uang perjalanan dinas,” bunyi audit BPK itu.

Kemudian ada modus lainnya, bahwa kuitansi hotel tidak sama dengan kuitansi untuk di SPJkan. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Kemudian modus selanjutnya adalah melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jumlah hari sesuai dengan surat perintah tugas (SPT). Kemudian ada beberapa pegawai yang melakukan perjalanan dinas di dua lokasi berbeda dalam waktu yang sama yang secara logika tidak mungkin bisa dilakukan.

“Seperti itu modus yang dilakukan sehingga menjadi temuan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan,” terang sumber RB.

Sementara itu Inspektur Provinsi Bengkulu, Heru Susanto melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heni Kauri ketika dikonfirmasi terkait dengan pengawasan dalam belanja anggaran perjalanan dinas ini mengatakan, perlu dilakukan peningkatan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) setiap OPD. Sehingga kasus yang sama tidak lagi terjadi dalam penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas ini. Selain itu juga perlu penguatan kapabilitas APIP. “Ini harus dilakukan” katanya. Inspektorat saat ini terus memantau proses pengembalian temuan-temuan dalam LHP dengan tujuan tertentu  tahun 2018 tersebut.

Mengomentari hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Bengkulu, Prof. Juanda, SH, MH mengatakan kalau dengan modus seperti itu berarti sudah menyalahi aturan berlaku. Yang bersangkutan atau yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas, terkesan tidak bertanggung atas perintah yang diemban dari atasannya. Sehingga pengawasan dari atasannya perlu ditinjau. Perlu di teliti lagi, kenapa staf yang bersangkutan melakukan hal tersebut.

Apakah memang atasannya tidak tahu, atau atasannya tahu, sehingga ada indikasi kerjasama antara atasan dengan yang bersangkutan. “Tidak bisa didiamkan begitu saja oleh atasannya lagi. Saya minta gubernur kalau memang ini benar temuan ini dapat dibuktikan kebenarannya, dan informasi audit itu benar maka gubernur kita harap perlu melakukan evaluasi. Jika terjadi terus menerus bisa diberikan sanksi, pada pejabat di OPD,” katanya.

Sebab mencairkan perjalanan dinas namun tidak melaksanakan tugasnya dalam hal ini perjalanan dinas, ini merugikan keuangan negara. Pengawasan internal harus dilakukan mulai dari kepala OPD melakukan pengawasan. “Mengapa bawahannya bisa seperti itu atau ada permainan antara atasan dan bawahan. Nah sekda secara eksternal bisa melakukan pengawasan langsung,” terangnya.

Pengawasan tentang anggaran dan politik juga perlu dilakukan secara eksternal oleh DPRD. “Ini uang rakyat jadi wajar rakyat menuntut ASN melakukan tugas dengan baik. Nah jangan sampai nantinya uang rakyat ini disalahgunakan,” katanya. “Kalau ada SPT pergi ya pergi, makanya kita imbau juga pada gubernur agar ditegakkan disiplin PNS. Menjadi motor utama Sekda, sebagai ASN tertinggi di provinsi. Bertanggungjawab atas pembinaan kedisiplinan PNS atau ASN yang berada di bawah jajarannya. Inspektorat provinsi juga harus bekerja untuk mencegahnya,” tambah Juanda.(del)

Berita Lainnya

PPATK Lansir Bengkulu Masuk Wilayah Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

BENGKULU– Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 wilayah berisiko tinggi untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) ...

error: Content is protected !!