Kamis , 25 April 2019
Home / Berita utama / Korupsi Uang Perjalanan Dinas, Jadi Kendala WTP

Korupsi Uang Perjalanan Dinas, Jadi Kendala WTP

BENGKULU – Potensi kerugian negara dalam perjalanan dinas tahun anggaran 2018 senilai Rp 85,18 juta, harus segera diselesaikan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemprov Bengkulu. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini bakal menjadi batu sandungan bagi Pemprov meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari BPK RI.

“Kita berharap predikat yang kita terima jangan sampai menurun. Kita harus pertahankan. Gubernur harus panggil Kepala OPD itu, selesaikan apa yang menjadi catatan BPK. Sehingga kita tetap pertahankan WTP,” kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman, kemarin.

Ditegaskannya, jangan sampai temuan itu membuat predikat WTP yang berhasil diraih di tahun 2017 lalu menurun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) atau di bawah itu. Sebab hal ini juga menyangkut nama pimpinan provinsi dalam memimpin tata kelola keuangan daerah.

“Jika predikat yang diraih sampai turun menjadi WDP maka publik bisa menganggap sebuah kegagalan dalam memimpin pemerintahan. Sehingga catatan yang ada harus lekas diselesaikan. Saran kita, mesti setiap tahun ada hasil audit BPK, kalau memang ada yang dilakukan melangggar aturan, menjadi tuntutan ganti rugi, maka harus dikembalikan,” terang Helmi Paman.

Dia menyayangkan masih ada modus mengakali perjalanan dinas PNS. Helmi Paman meminta hal ini jangan sampai terulang kembali. Peran kepala OPD sangat vital dalam mengontrol masalah ini. Ia juga meminta Inspektorat membantu gubernur dalam meneruskan tindak lanjut BPK itu. “Inspektorat mungkin bukan kewenangan dia memberikan keterangan, sifatnya intern,” katanya.

Menurut Helmi, jika dalam pengelolaan anggaran tahun 2018 ini Pemprov Bengkulu kembali mendapatkan predikat WTP, maka akan ada insentif dari pemerintah pusat, berupa tambahan anggaran. “Ada insentif untuk pemerintah,” ujarnya.

Dilansir RB sebelumnya, dari hasil audit BPK, menemukan dugaan perjalanan dinas tidak sesuai kenyataannya. Diantaranya perjalanan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 9,05 juta, perjalanan dinas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,8 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak dilaksanakan senyatanya sebesar Rp 21,34 juta. Lalu pembayaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,33 juta.

Apakah ini sudah diselesaikan? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Budiman Ismaun ketika dikonfirmasi hal ini enggan menjawab, apakah sudah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan temuan itu atau belum. “Tanya saja sama Inspektorat,” elaknya.

Sama halnya dengan Kepala DKP Ivan Samsurizal ketika dikonfirmasi terkait hal ini belum mau menjawab.

Terpisah, Asisten III Pemprov Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan, untuk tindaklanjut rekomendasi BPK dalam audit dengan tujuan tertentu belanja modal/barang tahun anggaran 2018, saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Inspektorat terkait sudah berapa intansi yang mengembalikan potensi kerugian negara berdasarkan rekomendasi BPK itu. “Perkembangannya kita masih menunggu laporan dari Inspektorat,” bebernya.

Dia sendiri optimis, Pemprov Bengkulu akan kembali mendapatkan predikat opini  tertinggi dalam pengelolaan keuangan yakni  WTP dari BPK. “Kita harus selalu optimis,” ucapnya.(del)

Berita Lainnya

Tingkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Melalui Akademi Paradigta

KUBU RAYA – Pemberdayaan perempuan terus digenjot di lini masyarakat desa, hal tersebut dinilai penting ...

error: Content is protected !!