Senin , 22 Juli 2019
Home / Daerah / Lebong / Kinerja Komisi II Dipertanyakan, Kegiatan Konstruksi Banyak Tak Selesai

Kinerja Komisi II Dipertanyakan, Kegiatan Konstruksi Banyak Tak Selesai

TAK SELESAI: Pekerjaan tahap I bangunan Pasar Modern Muara Aman di tahun 2018 ini hanya selesai sebatas pemasangan tiang. (foto : aris/rb)

PELABAI – Komitmen DPRD Kabupaten Lebong, khususnya Komisi II dalam mengawasi kegiatan pembangunan konstruksi di Kabupaten Lebong, dipertanyakan. Soalnya banyak kegiatan fisik tahun 2018 yang tidak selesai. Bahkan 4 diantaranya dilakukan pemutusan kontrak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. ‘’Dimana letak pengawasan wakil rakyat yang katanya akan bersikap tegas terhadap OPD dan rekanan yang tidak becus kerja,’’ ujar tokoh masyarakat Kabupaten Lebong, Rozi Antoni.

Jika Komisi II benar-benar ingin menunjukkan kinerjanya, setidaknya DPRD melayangkan rekomendasi kepada Pemkab Lebong agar menegur OPD yang lalai menuntaskan pekerjaan konstruksi. Termasuk mengeluarkan rekomendasi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar perusahaan dan kontraktor yang tidak becus kerja, tidak dipercaya lagi mengerjakan konstruksi di Kabupaten Lebong. ‘’Atau dewan harusnya mendesak Pemkab Lebong memberikan sanksi blacklist terhadap perusahaan yang tidak becus kerja itu,’’ ungkap Rozi.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi belum berhasil dikonfirmasi. Namun menurut Kabag Layanan Pengadaan Seketariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Syarifuddin, S.Sos, pihaknya memperketat proses lelang paket konstruksi tahun ini. Baik yang teknis pengerjaannya melalui tender atau penunjukan langsung. ‘’Untuk perusahaan yang pekerjaannya tahun kemarin (2018, red) tidak selesai, sudah tercatat dalam dokumen kami sebagai perusahaan yang tidak diprioritaskan mengerjakan konstuksi tahun ini,’’ tukas Syarifuddin.

Bahkan pihaknya juga masih menunggu proses penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) terhadap 3 perusahaan yang mengerjakan 4 paket konstruksi tahun 2018 yang tidak selesai. Yakni PT. Aurora Partner Group selaku pelaksana pembangunan jembatan gantung Air Ketahun Desa Karang Dapo Atas senilai Rp 692 juta dan PT. Bumi Putri Silampari atas pekerjaan Pasar Modern Muara Aman senilai Rp 16,2 miliar.

Termasuk CV. Najwa Konstruksi selaku pelaksana pembangunan jembatan Air Uram menuju Kantor Camat Uram Jaya senilai Rp 1,8 miliar dan pelaksana pekerjaan sarana pendukung Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) senilai Rp 1,1 miliar. ‘’Prosesnya masih menunggu rekomendasi dari Inspektorat. Kalau sudah lengkap semua persyaratannya, segera kami fasilitasi untuk ditayangkan dalam website LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, red),’’ ungkap Syarifuddin. (sca)

Berita Lainnya

Target PAD Lelang Mobnas Rp 2 M

PELABAI – Dalam proses lelang 80 unit mobil dinas (mobnas), Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah ...

error: Content is protected !!