Senin , 22 April 2019
Home / Breaking News / Kontraktor Wajib Kembalikan Rp 1,4 Miliar

Kontraktor Wajib Kembalikan Rp 1,4 Miliar

AUDIT dengan tujuan tertentu terhadap belanja modal dan barang tahun anggaran 2018 Pemda Provinsi Bengkulu menemukan kelebihan pembayaran pada enam pekerjaan paket proyek. Sehingga sejumlah rekanan harus segera mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Berikut laporan khusus (Lapsus) minggu ini.

Terjadinya kelebihan pembayaran ini, karena pekerjaan yang dilaksanakan rekanan yang dinyatakan selesai 100 persen disinyalir tidak sesuai spesfikasi. Atau ada kekurangan volume dari rencana anggaran biaya (RAB) dengan kenyataan sesuai pengecekan atau pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.

Hasil pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, secara uji petik pada enam paket pekerjaan, analisis dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPTK, penyedia jasa pengawas lapangan menunjukkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1,4 miliar.

Diantaranya peningkatan jalan pemukiman strategis provinsi aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu terjadi kelebihan pembayaran Rp 7.101.716. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV TKP. Diikat dengan perjanjian kontrak nomor 602/07.401/B.V-DPU-TR/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp 1,83 miliar dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender kerja mulai 25 Juli sd 23 Oktober 2018.

Pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan 100 persen pada 19 Oktober 2018. Sesuai berita acara serah terima. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC-BC) dengan nilai Rp 7,1 juta. Dengan rincian dalam laston lapis antara (AC-BC) sesuai RAB 501,12 ton cek fisik ditemukan hanya 495,517 ton selisih ada 5,6 ton.

“Dengan harga satuan Rp 1.267.575 per ton maka kelebihan bayar mencapai Rp 7.101.716,” bunyi hasil audit itu.

Kemudian pada pekerjaan peningkatan jalan Sendawar-Maras oleh PT RPB juga terjadi kekurangan volume pekerjaan, atau kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp 157,4 juta dari nilai total proyek Rp 4,72 miliar. Proyek ini sendiri dikerjakan oleh PT RPB dengan kontrak nomor 602.1/01.010/X/B.IV-DPU-TR/2018 tanggal 1 Oktober 2018, dinyatakan selesai 100 persen pada 19 Desember 2018. Hasil pengecekkan di lapangan menemukan kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC-BC0 dan lastin lapis aus AC-WC).

Lalu tidak sesuai pada pekerjaan jalan Tebat Monok-Simpang Waim-Embang Ijuk oleh PT SM sebesar Rp 225,73 juta. Pekerjaan ini diikat dengan kontrak bernomor 602.1/03.001/IX/B.IV-DPU-TR/2018 3 September 2018, sebesar Rp 19,12 miliar dengan masa pelaksanaan pekerjaan terjadi 180 hari kalender. Mulai 3 September sampai 31 Desember, walau terjadi dua kali perubahan kontrak dengan nilai tetap, pekerjaan selesai 100 persen dan diserahterimakan pada 20 Desember 2018. Pembayaran pekerjaan juga telah direalisasikan 100 persen.

Terjadi kekurangan volume pekerjaan pada perkerasan berbutir lapis pondasi agregat kelas A dimana dalam RAB sebanyak 5.196,24 meter kubik. Hasil pengecekan hanya ada 5.112,93 meter kubik. Ada selisih kekurangan hingga 83,3106 meter kubik. Sedangkan harga satuannya Rp 564.951,43 sehingga kelebihan pembayaran mencapai Rp 47,06 juta. Kemudian pada item pengerjaan perkerasan aspal  laston lapis aus AC-WC Gradasi kasar dimana dalam RAB 3.051,38 ton hasil cek fisik hanya ada 3.002,36 ton selisih mencapai 49,2 ton harga satuan per ton Rp 1.464.373 ada kelebihan pembayaran hingga Rp 71,78 juta. Kemudian pada pekerjaan laston lapis antara AC-BC juga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 56,28 juta. Termasuk pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas S terjadi kelebihan pembayaran Rp 50,59 juta. Sehingga total kelebihan pembayaran mencapai  Rp 225,73 juta.

Terakhir pada pada item pekerjaan tidak sesuai spesfikasi pada pekerjaan peningkatan jalan Atas Tebing-Muara Aman oleh PT SAMS sebesar Rp 392,81 juta oleh PT SAMS, dengan nilai kontrak Rp 14,82 miliar. Kekurangan pekerjaan itu terletak pada pondasi gregat kelas S sebesar Rp 16,42juta. Kemudian pada item pekerjaan lapis Aus AC-WC sebesar Rp 230,26 juta, kemudian pekerjaan laston lapis antara AC-BC sebesar Rp 146,12 juta.

“Dari hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan sebesar Rp 1,4 miliar,” bunyi Audit BPK.

Dalam audit itu juga menyatakan kalau hal tersebut terjadi disebabkan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat. Kemudian konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pekerjaan penyedia barang dan jasa dengan cermat.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto melalui sekretaris Inspektorat, menyatakan kalau temuan dalam audit BPK dengan tujuan tertentu terhadap belanja modal tahun anggaran 2018 sudah ditindaklanjuti semuanya. “Semuanya sudah ditindak lanjuti,” katanya.

Sementara itu Sekda Provinsi, Nopian Andusti  juga mengatakan kalau masalah temuan kelebihan pembayaran pada sejumlah kontraktor tersebut sudah ditindak lanjuti  melalui pemotongan langsung SP2D. Artinya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. “Intinya sudah semua diselesaikan,” katanya.

Sebelumnya RB melansir ada temuan dalam audit BPK pada perjalanan dinas tahun 2018 di lima organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp 85,18 juta. Terkait hal itu, Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti mengatakan temuan dana perjalanan dinas di OPD sudah ditindaklanjuti semua. Sesungguhnya temuan tersebut relatif kecil. Serta secara umum akibat ketidak hati-hatian administrasi pertanggungjawaban. “Sebagai contoh SPT dari tanggal 1 dampai dengan tanggal 3, pada tanggal satu PNS tersebutkarena tugas masih banyak tetap mausk kantor hingga pukul 17.00 WIB. Tanpa sadar tetap finger print. Kemudian dari kantor ditanggal 1 itu juga langsung berangkat dengan pesawat terakhir yang artinya Perjalanan dinas tetap tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Tapi di sisi lain seolah-olah tanggal 1 belum berangkat,” terang Sekda mengklarifikasi.

“Memang kalau acara yg dihadiri itu siang tanggal 2 bisa saja berangkat pesawat pagi di tanggal 2. Tetapi kalau acaranya di pagi hari, maka terpaksa pesawat terakhir di tanggal 1. Diharapkan yang seperti sangat kecil dan seharusnya tidak perlu dipersoalkan dan diviralkan di media. Yang penting semuanya kita tindak lanjuti sesuai temuan dan aturan yang berlaku,” kata Sekda.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Ivan Syamsurizal  menyatakan temuan perjalanan dinas di OPDnya sebesar Rp 21,34 juta sesuai audit BPK sudah dikembalikan ke kas daerah. “silakan dicek ke liaison kami. Sudah dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

Dia menjelaskan audit dengan tujuan tertentu tersebut ada delapan sampel OPD yang diambil BPK termasuk DKP di dalamnya. “temuannya sudah diselesaikan dikembalikan ke kas daerah,” tutupnya. (del)

Berita Lainnya

MA Tolak Kasasi Terpidana Korupsi Jalan Enggano

BENGKULU – Upaya hukum yang dilakukan salah satu terpidana korupsi Jalan Enggano Kabupaten Bengkulu tahun ...

error: Content is protected !!