Senin , 16 September 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Mantan Kades Diduga Berbuat Asusila

Mantan Kades Diduga Berbuat Asusila

BENTENG – Ibarat pepatah, sepandai-pandainya menutupi bau bangkai, pasti akan tercium juga. Hal inilah yang terjadi pada kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) di salah satu desa Kecamatan Pondok Kubang.

Mantan Kades berinisial Ak diduga berbuat asusila terhadap seorang gadis, sebut saja namanya Bunga (22) yang diketahui mengalami keterbelakangan mental. Saat ini pihak keluarga masih bingung, apalagi belum ada pihak yang peduli untuk penegakan aturan terhadap korban pelecehan seksual tersebut.

Kasus ini bermula saat keluarga dari Bunga, mencari keberadaan Bunga yang tidak tampak sejak pagi pada Rabu (20/3) lalu. Setelah dicari kesana kemari, akhirnya pihak keluarga melihat-lihat di sekitar rumah warga desa. Namun, betapa terkejutnya, saat itu Bunga didapati dalam keadaan bugil. Pihak keluarga kemudian melihat sekitar, dan mendapati Ak yang pernah menjadi panutan warga desa juga dalam keadaan bugil.

“Kuat sekali dugaan, Bunga telah dilecehkan oleh mantan Kades tersebut,” jelas Ahmadi, salah seorang keluarga Bunga, Minggu (24/3).

Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya berharap hal ini bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Status Ak selain mantan Kades, juga saat ini menjadi tetua adat desa setempat. Termasuk juga menjadi salah seorang imam di kecamatan.

“Pihak keluarga berharap, jangan ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Kalau tidak, hal ini bisa mengundang rasa kurang percaya warga terhadap pemerintahan desa,” katanya.

Sementara itu, Kades setempat, Ispindi Said saat dikonfirmasi menjelaskan, masalah ini sudah ditangani sesuai aturan. Namun, perlu dijelaskan dalam kasus ini, bukannya Ispindi membela salah satu pihak. Ak memang benar ditemukan dalam keadaan bugil, namun setelah dimintai keterangan baik itu Ak ataupun Bunga, terutama dari keterangan Bunga belum ada hal lain dilakukan. “Hal ini diakui si gadis pada ibunya langsung,” ujar Ispindi.

Sehingga, Ispindi sebagai kepala Pemerintahan Desa akhirnya berembuk melalui sidang adat, Ak diwajibkan untuk membayar jambar. Namun untuk sanksi lainnya tidak bisa dilakukan, karena belum terjadi tindakan lain. Selain itu, minimnya saksi yang mau berkomentar dan bukti jelas kurang mendukung. Sehingga saat ini kasus tersebut ditutup di tingkat desa. “Kalau untuk tingkat desa sudah kami anggap selesai melalui sidang adat,” demikian Ispindi. (vla)

Berita Lainnya

Pemilihan Ketua DPRD Bengkulu Tengah Diprotes

BENTENG – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi partai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten ...

error: Content is protected !!